KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN
PENDIDIKAN
Oleh:Khairul Fahmi.
BELAKANGAN ini, ruang publik kita riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Sentimen yang muncul cukup keras, terutama setelah presentasi konsep 'New Gaza' beredar.
Banyak pihak, khususnya warganet, menafsirkan ini sebagai bentuk dukungan terhadap agenda komersialisasi tanah Palestina. Narasi yang terbangun adalah seolah-olah kita sedang mendukung proyek "jualan properti" di atas penderitaan rakyat Gaza.Baca Juga:
Skeptisisme publik ini sebenarnya bisa dipahami. Isu Palestina adalah isu yang sangat sensitif dan emosional bagi masyarakat Indonesia. Namun, menjadi berbahaya jika emosi tersebut mengaburkan fakta lapangan yang mendesak. Kita perlu mendudukkan perkara ini dengan kepala dingin dan kalkulasi yang rasional.
Isu 'New Gaza' sejatinya bukan soal ambisi pengembang properti atau bisnis real estate global. Ini adalah soal survival atau kelangsungan hidup jutaan manusia yang tempat tinggalnya telah menjadi debu.
Kehadiran Indonesia di dalam BOP bukan untuk mengamini agenda asing yang merugikan. Justru sebaliknya, kita harus ada di sana untuk memastikan rekonstruksi berjalan logis, cepat, dan benar-benar untuk rakyat Palestina.
Matematika Pahit di Balik Reruntuhan Gaza
Untuk memahami urgensi ini, kita harus melihat data keras yang ada di lapangan. Gaza, wilayah seluas 30.000 hektar atau setara dengan setengah luas DKI Jakarta, kini nyaris rata dengan tanah. Laporan terbaru menunjukkan angka yang mengerikan: 96 persen infrastruktur publik dan pribadi telah hancur lebur.
Kehancuran ini bukan sekadar lubang di jalan atau gedung yang retak. Kita berbicara tentang kebutuhan membangun ulang 500.000 rumah warga. Itu belum termasuk ratusan sekolah, rumah sakit, perkantoran pemerintahan, dan pasar yang menjadi nadi ekonomi warga.
Membangun Gaza bukan sekadar renovasi; ini adalah membangun sebuah kota dari nol.
Tentu saja, pertanyaannya adalah: siapa yang akan membiayai semua ini? Estimasi biaya rekonstruksi Gaza mencapai angka fantastis, yakni USD 25 miliar atau sekitar Rp 420 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Di sinilah kita bertemu dengan realitas pahitnya. Pemerintah Palestina saat ini tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya sebesar itu.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi yang berada di kawasan lahan terba
NASIONAL
TOBA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Bintang Timur Balige (BTB), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi perhat
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengel
EKONOMI
MEDAN Sistem split payment pajak restoran melalui Qresto mulai diterapkan di Kota Medan. Sejak program tersebut diberlakukan, sebanyak 4
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Parit di Dusun 15, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Jumat mala
PERISTIWA
LAMPUNG Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Resort Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung
PERISTIWA
JAKARTA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam
NASIONAL
MEDAN Dua pelajar asal Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kembali ke daerah setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Be
PEMERINTAHAN
PALANGKA RAYA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan langkah mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan
NASIONAL