Eks Menag Yaqut Bantah Perintahkan Fee Haji: Tidak Pernah Ada Perintah dari Saya
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghormati sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menol
HUKUM DAN KRIMINAL
Lebih jauh lagi, dalam posisi geopolitik dan ekonomi saat ini, Palestina tidak memiliki kemampuan untuk berhutang (lack of creditworthiness) di pasar keuangan global. Mereka terkunci.
Jika dunia hanya mengandalkan bantuan sporadis atau mekanisme konvensional tanpa terobosan besar, riset memperkirakan butuh waktu 200 tahun bagi Gaza untuk pulih kembali.
Bayangkan, 200 tahun. Apakah kita tega membiarkan rakyat Gaza hidup di tenda pengungsian selama dua abad demi mempertahankan sebuah idealisme tanpa solusi?
Di sinilah peran Board of Peace menjadi krusial. Melalui skema pendanaan dan manajemen rekonstruksi yang terstruktur di bawah BOP, durasi pemulihan yang 200 tahun itu bisa dipangkas drastis menjadi hanya 5 tahun. Pilihannya sangat biner: membiarkan penderitaan berlanjut berabad-abad, atau mempercepat pemulihan dalam satu dekade.
Soal biaya keanggotaan yang dikeluhkan mahal, ini sejatinya iuran gotong royong yang sangat fleksibel; bisa dicicil tiga tahun dan tidak perlu dibayarkan sampai akhir tahun pertama.
Pertanyaannya, apakah iuran untuk kemerdekaan dan kehidupan layak bangsa yang selama ini kita bela dengan teriak-teriak, dianggap 'terlalu mahal'?
Absennya Palestina dan Peran Vital Indonesia
Salah satu keberatan terbesar publik adalah ketidakhadiran Palestina sebagai anggota BOP, serta kekhawatiran adanya agenda tersembunyi Israel. Padahal faktanya, Israel tidak ada di dalam BOP, dan PM Netanyahu justru secara terbuka mengkritisi keberadaan lembaga ini.
Sebaliknya, dari 20 negara anggota BOP, 13 di antaranya adalah negara mayoritas Muslim. Kita berada dalam satu aliansi kuat bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, hingga Pakistan.
Pertanyaan lain yang sering muncul adalah: "Jika ini untuk Palestina, kenapa Palestina tidak ada di dalamnya?" Jawabannya terletak pada realitas hukum internasional, bukan konspirasi.
Palestina, hingga detik ini, belum berdiri sebagai negara yang diakui secara penuh (full statehood) dan belum menjadi anggota penuh PBB, yang merupakan syarat administratif keanggotaan BOP.
Namun, aspirasi mereka tidak ditinggalkan. Dr. Ali Shaath, yang juga petinggi Otoritas Palestina, turut dilibatkan dalam proses ini, sebagai Kepala Komite Nasional Pengelolaan Gaza.
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghormati sikap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menol
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat ya
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailMENGHADAPI situasi tuntutan kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah kini harus cerdas dalam menj
OPINI
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu negara tetangga kembali melayangkan nota keberatan akibat
PERISTIWA
BERAU Kepolisian Resor Berau menetapkan seorang pria berinisial BS sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Bripda RF (23), anggota polisi yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan perampokan terhadap Nurlis (70), warga Des
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sejumlah pelajar yang sebelumnya dinyatakan membaik setelah menjalani perawatan akibat dugaan keracunan massal program Makan Bergiz
PERISTIWA
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh memperingati Hari Juang Polri dengan menggelar upacara dan lomba devile antarSatuan Kerja (Satker) di
NASIONAL
MEDAN Film Istimewa mulai memperluas perjalanan promosinya ke Pulau Sumatera setelah sebelumnya menyambangi sejumlah kota di Pulau Jawa.
ENTERTAINMENT