Mafioso Birokrasi: Ancaman Nyata bagi Keutuhan NKRI

Pertama, selama puluhan tahun beroperasi, Kebun Binatang Bandung mampu membiayai operasionalnya secara mandiri, menggaji karyawan, merawat satwa, serta menyetorkan pajak tiket kepada Pemerintah Kota Bandung tanpa membebani APBD.

Kedua, dari sejarahnya sejak 1933 memang lahan Kebun Binatang merupakan milik ahli waris dan secara sosial juga ditempati oleh Ahli waris yang mengelola BonBin sampai dengan dipasang police line atas perintah Farhan.

Dalam catatan sebelumnya, terdapat Legal Opinion Kejaksaan yang menyatakan lahan tersebut bukan milik Pemkot Bandung.

Namun, pada Februari 2025 terbit Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemkot Bandung dengan dasar 13 petok lama dibeli tahun 1920-1930 yang dengan Rupiah ketika NKRI belum merdeka dan lokasi bukan di kawasan Bonbin Bandung.

Hal inilah yang kemudian memicu tudingan adanya proses yang dinilai tidak transparan dan cenderung adalah pesanan mafioso sebagaimana marak terjadi karena hukum transaksional dan pejabat perlu backing dana untuk kampanye dan keberlangsungan posisinya.

Ketiga, terjadi dinamika internal di tubuh Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola, termasuk perubahan struktur kepengurusan yang berujung pada pemblokiran status yayasan di Kementerian Hukum dengan alasan sengketa.

Keempat, rangkaian surat peringatan (SP1 dan SP2) terkait dugaan satwa terlantar serta SP3 terkait izin lahan berujung pada pencabutan izin Lembaga Konservasi YMT oleh Menteri Kehutanan pada 3 Februari 2026.

Dalam sudut pandang kritis, sebagian pihak menilai bahwa rangkaian peristiwa tersebut tampak berjalan saling menguatkan satu sama lain. Orkestrasi Mafioso.

Namun di sisi lain, Farhan dan Raja Juli Antoni melakukan tindakan yang konon murni bagian dari penegakan regulasi dan tanggung jawab negara dalam melindungi satwa serta aset publik yang baru didapatkannya melalui SHP terbit Februari 2025.

GEMOI Centre, misalnya, menyampaikan dua usulan utama:

1.Menghormati proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait dugaan tindak pidana korupsi, sengketa lahan, maupun kepengurusan yayasan.

2.Membentuk pengelola independen yang melibatkan Serikat Pekerja Kebun Binatang, unsur UMKM sekitar, budayawan, pecinta satwa, serta dikawal unsur TNI secara netral.

Sindikat Curanmor Lintas Kota di Sumut Dibekuk, Dua Residivis Ditangkap Polisi

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577, Harap Masyarakat Sehat, Damai, dan Makmur

Dalam Rapat Perdana 2026, RPTBP Serukan Peran Aktif Marga Purba Tambak Kawal Program Pemerintah

Pesan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Gibran Rakabuming Tegaskan Pentingnya Kerukunan dan Kebhinekaan

DPR Bongkar Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK, Ini Faktanya

Kejaksaan Deli Serdang Tegaskan Penetapan Tiga Tersangka Korupsi Dana BOS MAS Farhan Syarif Hidayah Sudah Sesuai Prosedur