Namun hingga kini, langkah pemerintah daerah dan kementerian dinilai tetap berjalan tanpa menunggu seluruh proses hukum tuntas.
Di sinilah publik mulai bertanya: apakah ini semata penegakan aturan, atau ada dinamika pesanan mafioso karena balas budi atau janji untuk keberlanjutan posisi. Karena itu perlu uang.
Dalam negara hukum, persepsi publik sama pentingnya dengan legalitas formal. Ketika kebijakan publik memunculkan tanda tanya besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Pesan Presiden tentang bahaya praktik mafioso seharusnya menjadi alarm moral bagi seluruh penyelenggara negara. Jika peringatan itu diabaikan, bukan hanya legitimasi pemerintah yang tergerus, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem.
Terlebih pejabat daerah dan/atau kementerian sengaja menunggangi pernyataan presiden untuk membela Orkestrasi Sang Mafioso.
Rakyat hari ini tidak lagi pasif. Rakyat sudah cerdas. Mereka mencermati, membandingkan, dan menyimpulkan sendiri.
Pejabat yang keliru memahami hakikat posisinya sebagai pelayan rakyat dan malah memainkan hukum untuk alat kekuasaan demi mencapai tujuan yag sudah bisa dibaca oleh rakyat si pelayan bekerja untuk siapa dan apalagi proses yang berjalan benar-benar tidak mencerminkan keadilan dan kepentingan bangsa.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebidang lahan atau izin konservasi, melainkan integritas tata kelola negara itu sendiri.
Presiden Prabowo Subianto dengan niat baik bersungguh-sungguh untuk memperbaiki Republik amburadul ini hanya saja sebagian aparat dibawahnya masih nekad memainkan modus modus transaksional yang menghina keinginan Presiden tersebut.*
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif GEMOI Center (Gerakan Muliakan Orang Indonesia).
KARO Orangtua siswa yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mempertanyakan
PERISTIWA
KUALA LUMPUR Malaysia dinilai perlu melanjutkan upaya meminta ganti rugi atas dampak kabut asap lintas batas yang berulang, termasuk yan
INTERNASIONAL
DAIRI Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi mengungkap kasus perampokan dan penyekapan terhadap seorang dokter berinisial NT, 61 tahun, d
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI DPD II Partai Golkar Kota Binjai memperkuat struktur organisasi sayap partai menjelang Pemilu 2029. Haji Kires menunjuk Ali Imron
POLITIK
JAKARTA Nama Ahmad M. Ali kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pen
SOSOK
ASAHAN Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masih menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama (PJU) dan lima kapo
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergi
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo
HUKUM DAN KRIMINAL
