"Tough Guy", Sinyal Indonesia Penentu di BoP?

Oleh:Michael F. Umbas

TIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang foto bersama dan bertukar senyum diplomatik. Namun, kali ini, meski dibungkus dengan gaya showmanship khas Donald Trump, alhasil melahirkan arah strategis baru: peta pengaruh global tengah ditata ulang di mana Indonesia tidak lagi sekadar duduk di kursi penonton.

KTT perdana Board of Peace (BoP) untuk Gaza yang digelar di Washington pada 19 Februari 2026 benar-benar menjadi penanda babak baru. Inisiatif yang sebelumnya diluncurkan di sela-sela WEF Davos pada 22 Januari lalu terus bermetamorfosa menunjukkan eksistensinya. Di Washington, momen itu terpampang jelas di mana Indonesia diundang duduk di meja utama.

Baca Juga:

• RI Perpanjang IUPK Freeport, Nilai Investasi Capai Rp 337 Triliun

Sebuah penegasan lantas keluar dari mulut Presiden Trump lewat kalimat yang kini ramai dikutip berbagai media internasional: "A man that I really like a lot... he is definitely tough, I don't want to fight him, President Prabowo of Indonesia."

Di telinga awam, ungkapan "Tough Guy" mungkin terdengar seperti candaan khas Trump yang personal dan teatrikal. Namun, dalam gramatika diplomasi dan politik kekuatan (power politics), candaan pemimpin negara adidaya sering kali merupakan kode pengakuan.

Itu adalah sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto, dan Indonesia, diakui cukup kuat untuk diajak menanggung risiko global yang paling kompleks saat ini: Gaza.

Lalu, apa sebenarnya Board of Peace ini, dan mengapa posisi Indonesia di dalamnya sangat krusial? BoP diposisikan sebagai konsorsium negara-negara yang ditugaskan mengawal masa transisi pascakonflik di Gaza. Agendanya berderet mulai dari gencatan senjata, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi dan pemulihan tata kelola sipil.

Dari hasil rapat perdana di Washington, setidaknya terdapat tiga poros keputusan yang krusial.

Pertama, Komitmen Pendanaan Raksasa. Amerika Serikat menjanjikan US$10 miliar, disusul komitmen miliaran Dolar dari negara-negara di Timur Tengah. Ini mencakup desain pengelolaan dana rekonstruksi yang akan melibatkan institusi keuangan global.

Kemudian kekuatan stabilisasi (pasukan internasional). Ini adalah titik di mana Indonesia mengambil peran paling strategis. Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan lebih dari 8.000 personel untuk international security/stabilization force. Indonesia mengambil beban operasional secara riil di lapangan.

Selanjutnya soal desain tata kelola (governance). Banyak proyek rekonstruksi pascaperang gagal bukan karena kurangnya dana, melainkan rapuhnya tata kelola sipil. BoP dirancang untuk memulihkan layanan publik, melatih aparat keamanan lokal, dan membangun kembali koridor hukum pada masa transisi.

Keterlibatan Indonesia dalam poros-poros ini juga beriringan dengan manuver ekonomi. Di hari yang sama, kunjungan di Washington juga membuahkan kesepakatan tarif resiprokal yang ditandatangani Presiden Trump dan Presiden Prabowo.

Selain itu ada deretan kesepakatan bisnis bernilai puluhan miliar Dolar dengan berbagai entitas bisnis Amerika. Polanya jelas hubungan RI-AS kini dibingkai dengan arsitektur kepentingan yang konkret, bukan sekadar retorika diplomasi.

Mengapa Indonesia Menjadi "Penentu"?

Tentu, bukan karena romantisme sejarah Indonesia bisa berada di meja utama, melainkan karena kalkulasi geopolitik. Ada tiga alasan mendasar mengapa Indonesia memegang 'kartu truf' di Gaza.

Adanya legitimasi moral di dunia Islam. Ketika banyak aktor besar dicurigai memiliki agenda tersembunyi, posisi Indonesia relatif bersih dan dipercaya. Konsistensi historis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina membuat kita mampu menjadi "jembatan komunikasi" yang kerap hilang dari negara-negara Barat.

Selain itu yang krusial yakni membawa kapasitas riil. Di mana komitmen 8.000 personel mengubah status Indonesia dari sekadar "pendukung moral" menjadi "aktor eksekutor". Dalam diplomasi internasional, mereka yang menaruh sumber daya di atas meja adalah mereka yang berhak ikut menentukan aturan main.

Lalu yang tak kalah penting yakni mengunci "exit strategy". Konflik sering kali berkepanjangan karena transisi tidak memiliki ujung yang jelas. Indonesia hadir untuk memastikan bahwa BoP tidak berhenti pada proyek pembangunan fisik semata, melainkan terus mendorong jalur politik menuju Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

Sikap ini ditegaskan secara gamblang oleh Presiden Prabowo usai KTT BoP di Washington. Dengan tegas ia menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Muslim tidak akan berkompromi soal status Palestina. "Bagi kita, the real the only long lasting solution is the two-state solution," tegas Prabowo.

Ia juga mengingatkan dunia bahwa meski jalan ke depan penuh hambatan, niat utama forum ini tidak boleh melenceng. "Kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan, demi rakyat Palestina."

Ungkapan sekaligus komitmen tersebut mengirimkan pesan terang benderang, Indonesia hadir di BoP bukan untuk mengamini begitu saja agenda pihak lain, melainkan untuk memastikan Solusi Dua Negara tetap menjadi kompas utama perdamaian.

Tentu, kita tidak boleh menutup mata terhadap kritik tajam yang mengiringi inisiatif ini. Muncul skeptisisme terkait legitimasi BoP yang dikhawatirkan menyaingi peran PBB, hingga desain perdamaian yang terkesan elitis (top-down).

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam BoP bukan untuk menggadaikan prinsip, melainkan untuk menguncinya. Dengan rekam jejak diplomasi kemanusiaannya, Indonesia memikul beban moral untuk menjadi "penjaga arah".

Indonesia harus memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak direduksi menjadi sekadar proyek properti dan bisnis raksasa. Rekonstruksi ini harus menjadi proyek keadilan. Stabilisasi keamanan tidak boleh berubah rupa menjadi pendudukan model baru, dan rakyat Palestina tidak boleh diposisikan sekadar sebagai objek proyek.

Di Washington, pujian "tough guy" dari Trump membuat kita tersenyum. Namun, ketangguhan itu kini harus kita buktikan dalam medan yang sebenarnya.

Pertanyaannya kini bukan lagi "apakah Indonesia relevan?", melainkan mampukah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menggunakan panggung ini untuk memastikan Gaza tidak sekadar dibangun ulang, tetapi dipulihkan martabatnya?

Jika jawabannya ya, maka Board of Peace bisa menjadi kanal tempat Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bukanlah basa-basi, melainkan keputusan yang berani diperjuangkan. Sejarah yang akan mencatat.* (news.detik.com)

*)Penulis adalahKetua Umum DPP Arus Bawah Prabowo

RI Perpanjang IUPK Freeport, Nilai Investasi Capai Rp 337 Triliun

Minyak Sawit, Kopi, Kakao hingga Tekstil, Kini Bisa Masuk AS dengan Tarif 0%

Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian, TNI Siap Turun ke Gaza Dalam 1-2 Bulan

Momen Akrab Prabowo-Trump: Candaan Hingga Pujian di KTT Perdamaian

Bareskrim Sita 3 Kantor dan 1 Ruko PT DSI, Dugaan Penipuan Capai Rp 2,4 Triliun

8.000 Pasukan TNI Ikut Misi Internasional Stabilisasi Gaza, Indonesia Jadi Wakil Komandan