Makan Bergizi dalam Pusaran Nalar dan Kritik

Oleh: Yakub F. Ismail

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto semenjak masa kampanye kini menjadi salah satu program andalan yang mengundang banyak sorotan.

Sejak program ini digulirkan, banyak narasi bermunculan, ada yang mendukung ide tersebut, namun tidak sedikit menolaknya.

Baca Juga:

• Ribuan SPPG di Indonesia Suspend, BGN Ingatkan Pentingnya SLHS

Sementara, sebagian masih ingin melihat sejauh mana program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan generasi masa depan bangsa.

Program ini digagas bukan tanpa alasan. Ia semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa yang selama ini menjadi masalah utama.

Selain itu, program ini juga diyakini menjadi simbol komitmen negara dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, dalam praktiknya, MBG tidak lepas dari kritikan tajam. Besarnya anggaran yang dikucurkan memicu perdebatan mengenai prioritas fiskal di tengah kebutuhan pembangunan lain yang tak kalah mendesak.

Di lapangan, sederet masalah muncul seiring perealisasiannya, mulai dari kasus keracunan siswa hingga temuan ketidaklayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Situasi ini menempatkan MBG berada dalam pusaran nalar dan kritik, yakni antara harapan besar dan tantangan pelaksanaannya.

Publik akhirnya dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah program ini layak untuk dilanjutkan demi menanda tonggak kemajuan bangsa? Atau, justru meninggalkan persoalan baru yang tak kalah serius dalam tata kelola kebijakan nasional.

Proyek Mercusuar Prabowo

Program MBG bisa dikatakan salah satu proyek mercusuar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ribuan SPPG di Indonesia Suspend, BGN Ingatkan Pentingnya SLHS

BGN Pastikan MBG Disalurkan Sesuai Hari Sekolah, Libur Tidak Diberikan

Polda Sumut Bongkar Jaringan Judi Online Kamboja, 19 Tersangka Ditangkap dan Uang Mengalir ke Luar Negeri

Menteri Pertanian Pastikan Pasokan Beras Nasional Cukup Hingga 10 Bulan, Meski Ada El Nino

Pelaporan Media di Tabanan Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Profesionalisme Pers, Pemkab: Saatnya Wartawan Introspeksi

Kemhan dan TNI Gelar Rakor Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Penegakan Hukum