Tanpa Tambah Utang Baru, Indonesia Butuh 20 Tahun untuk Melunasi Utang: Warisan Pahit bagi Anak Cucu Kita

Oleh: KRISNA

DI atas kertas, ekonomi Indonesia terlihat stabil. Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, bonus demografi, dan mimpi menjadi negara maju 2045.
Namun di balik optimisme itu, ada satu kenyataan yang terus membesar dari tahun ke tahun:
utang negara terus naik, bunga utang membengkak, dan APBN makin tergantung pada pinjaman baru.
Per akhir 2025, total utang pemerintah Indonesia diperkirakan sudah mencapai sekitar Rp9.600 triliun dengan rasio sekitar 40 persen terhadap PDB. Pemerintah menyebut angka itu masih aman.
Tetapi rakyat mulai bertanya:
aman untuk siapa?
Karena di saat negara mengatakan fiskal sehat, masyarakat justru menghadapi:
pajak makin tinggi,
harga kebutuhan naik,
daya beli melemah,
lapangan kerja sulit,
dan biaya hidup makin menekan kelas menengah.
Negara Hidup dari Pajak, Tapi Separuhnya Habis untuk Utang
Mari lihat angka sebenarnya.
Pendapatan Negara 2025
Total pendapatan negara sekitar:
Rp2.756 triliun
Rinciannya:
Pajak: Rp1.917 triliun
Bea cukai: sekitar Rp300 triliun
PNBP: sekitar Rp534 triliun
Artinya tulang punggung negara tetap rakyat dan dunia usaha melalui pajak.
Tetapi sekarang lihat pengeluaran negara.
Belanja Negara 2025
Total belanja negara diperkirakan mencapai:
Rp3.451 triliun
Defisit APBN:
sekitar Rp695 triliun
Defisit itu ditutup dengan utang baru.
Artinya negara masih membelanjakan uang lebih besar daripada penghasilannya.
Kalau rumah tangga melakukan hal seperti ini terus-menerus, itu disebut:
hidup di atas kemampuan.
Yang Paling Mengerikan Bukan Utangnya — Tapi Bunganya
Banyak orang fokus pada angka Rp9.600 triliun.
Padahal yang lebih berbahaya adalah biaya tahunan untuk menjaga utang itu tetap hidup.
Beban Utang 2025
Bunga utang: sekitar Rp552 triliun
Pokok jatuh tempo: Rp700–800 triliun
Total kewajiban utang tahunan:
sekitar Rp1.300 triliun.
Bandingkan dengan:
anggaran kesehatan,
subsidi rakyat,
atau pembangunan daerah.
Artinya sebagian besar uang negara sekarang bukan dipakai menciptakan masa depan baru, tetapi untuk:
membayar keputusan fiskal masa lalu.
Lebih parah lagi, pemerintah tidak melunasi utang dengan uang tabungan negara, melainkan dengan:
menerbitkan utang baru.
Inilah yang membuat kritik "gali lubang tutup lubang" terus muncul.
Negara Makin Agresif Memungut Pajak
Untuk menjaga APBN tetap hidup, pemerintah membutuhkan penerimaan lebih besar.
Akibatnya:
PPN naik,
target pajak dinaikkan,
UMKM makin dipantau,
transaksi digital diawasi,
kelas menengah jadi sasaran utama.
Sementara itu masyarakat melihat:
korupsi tetap terjadi,
kebocoran anggaran belum hilang,
pejabat hidup mewah,
proyek mercusuar terus berjalan.
Rakyat akhirnya mempertanyakan:
pajak yang dibayar sebenarnya dipakai untuk rakyat atau untuk menutup beban fiskal yang terus membesar?
Infrastruktur Besar, Utang Besar, Risiko Besar
Pemerintah selalu memakai satu narasi:
utang dipakai untuk pembangunan.
Benar, Indonesia membangun banyak:
jalan tol,
bendungan,
pelabuhan,
MRT,
kereta cepat,
hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun pertanyaannya bukan sekadar "ada pembangunan atau tidak."
Pertanyaan besarnya:
apakah semua proyek itu benar-benar prioritas ketika ruang fiskal makin sempit?
IKN menjadi contoh paling kontroversial.
Di saat:
utang naik,
bunga utang membengkak,
dan pajak rakyat diperbesar,
pemerintah tetap menjalankan proyek ratusan triliun rupiah yang manfaat ekonominya masih diperdebatkan.
Pendukung pemerintah menyebut:
investasi jangka panjang.
Namun pengkritik melihat:
simbol ambisi politik yang dibayar dengan risiko fiskal generasi mendatang.
Kalau Indonesia Berhenti Berutang Hari Ini
Mari gunakan simulasi kasar.
Jika total utang Rp9.600 triliun dan pemerintah mampu membayar Rp500 triliun pokok per tahun tanpa menambah utang baru:

Secara teori:
Indonesia butuh sekitar 20 tahun untuk melunasi utang.
Tetapi itu nyaris mustahil.
Karena faktanya:
APBN masih defisit,
belanja negara terus naik,
subsidi harus dibayar,
ASN harus digaji,
proyek strategis tetap berjalan,
dan ekonomi global penuh ketidakpastian.
Artinya kemungkinan terbesar:
utang Indonesia akan terus diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Bahaya Sesungguhnya Ada pada Generasi Muda
Utang negara tidak langsung terasa hari ini.
Tetapi dampaknya perlahan muncul:
pajak makin tinggi,
ruang subsidi makin kecil,
biaya pendidikan dan kesehatan bisa tertekan,
dan generasi muda menanggung kewajiban fiskal masa depan.
Setiap pemerintah bisa menikmati hasil pembangunan hari ini.
Tetapi tagihannya akan dibayar bertahun-tahun kemudian.
Dan yang membayar bukan pejabat yang membuat kebijakan itu.
Yang membayar adalah:
pekerja,
pengusaha,
dan rakyat pembayar pajak.
Indonesia Belum Krisis — Tapi Lampu Merah Fiskal Mulai Terlihat
Pemerintah memang benar: Indonesia belum bangkrut.
Cadangan devisa masih aman. Investor masih membeli obligasi. Ekonomi masih tumbuh sekitar 5 persen.
Tetapi sejarah banyak negara menunjukkan:
krisis fiskal tidak datang tiba-tiba.
Ia datang perlahan:
ketika utang terus naik,
bunga makin besar,
penerimaan stagnan,
dan pemerintah terlalu percaya diri bahwa semuanya masih aman.
Dulu:
Sri Lanka,
Argentina,
dan Yunani
juga pernah merasa situasi mereka terkendali.
Sampai akhirnya pasar kehilangan kepercayaan.
Rakyat Berhak Curiga !!!
Tidak ada negara modern tanpa utang.
Tetapi rakyat berhak curiga ketika:
utang terus naik,
pajak terus digenjot,
bunga utang makin besar,
sementara efisiensi dan pemberantasan korupsi terasa lambat.
Rakyat juga berhak bertanya:
apakah pemerintah sedang membangun masa depan yang produktif, atau sekadar mempertahankan citra pertumbuhan dengan menumpuk utang baru?
Karena pada akhirnya, utang negara bukan angka abstrak.
Ia adalah:
pajak yang akan dibayar anak muda,
harga barang yang makin mahal,
dan ruang hidup ekonomi yang makin sempit bagi generasi berikutnya.*

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Banyak Negara Panik Krisis Pangan, Indonesia Klaim Sudah Swasembada dan dalam Kondisi Kuat

*)Penulis adalah anak desa kab batubara.

Prabowo Sebut Banyak Negara Panik Krisis Pangan, Indonesia Klaim Sudah Swasembada dan dalam Kondisi Kuat

Prabowo Dorong Blue Ocean Economy, Target Bangun Ribuan Kampung Nelayan untuk Perkuat Ekonomi Pesisir Indonesia

Prabowo Targetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Akhir 2026, Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Pesisir

Tragedi Dokter Muda Jadi Alarm, DPR Desak Reformasi Total Program Internship Kedokteran

Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 80 Persen, Gerindra Pimpin Elektabilitas

Prabowo Perkuat Internet di Pulau Miangas, Ratusan KK Dapat Starlink dan HP Gratis