PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Perkuat Peran Media dalam Literasi Keuangan Digital
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jur
NASIONAL
Oleh : M Rizal Fadillah
PERMAINAN politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang berkualifikasi "main-main" mengangkat elektabikitas PSI di atas 4 % dan menurunkan PAN diangka 2 %. Meski tidak perlu serius ditanggapi oleh kader PAN namun pernyataam Saiful Mujani bulan Maret 2026 tentang perlunya masyarakat melakukan konsolidasi untuk menggulingkan Prabowo, menjadi indikasi di pihak mana ia berada.
Ia berada di pihak Jokowi yang telah sukses menipu rakyat dengan kemenangan palsu melalui awalan dari hasil survey-survey Mujani. Kini Jokowi sendiri sedang menunggangi PSI untuk menyukseskan Gibran. Sang Ketum Kaesang memfasilitasi 100 %. Nampaknya sudah kuat tekad bahwa Gibran harus menjadi Presiden pada tahun 2029. Bahkan, ia tengah mencari celah agar dapat naik sebelumnya sebagaimana diksi Mujani konsolidasi "menggulingkan" Prabowo.Baca Juga:
Sejak terpilih sebagai Wapres, rakyat berteriak bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Sang paman Anwar Usman kena sanksi MKMK dan terpental dari kursi. Begitu juga dengan tangan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terpotong DKPP untuk pelanggaran PKPU dan susila. Kemampuan Gibran sangat memprihatinkan. Terakhir soal pendidikannya ikut dimasalahkan. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dan surat penyetaraan Dikdasmen dinilai abal-abal dan tidak sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang.
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Gibran telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan.
Konstelasi politik yang berkembang membuka ruang bagi pemakzulan Gibran saat ini juga. PDIP yang sakit hati dikhianati Jokowi dan diganggu PSI adalah partai yang paling siap untuk menumbangkan Gibran. Peluang kadernya untuk menggantikan juga terbuka. Gerindra akan ikut Ketum. Prabowo mulai diajak perang oleh Gibran melalui berbagai manuver seperti saat unjuk rasa ojol dan mahasiwa. Jokowi unjuk kuasa dengan safari menggalang dukungan bagi Gibran dan PSI. Gibran yang tidak duduk di samping Prabowo sewaktu rapat paripurna menjadi tanda ada jarak antara keduanya.
PAN tentu tersinggung dengan survey tendensius SMRC pro Gibran. Bocil PSI menantang PAN. Pilihan dekat kepada Prabowo lebih rasional ketimbang mengekor Jokowi untuk kepentingan Gibran. Tidak sulit mengajak PAN bergabung saat ini. Nasdem dan PKB sejak awal bukan pendukung Gibran. Kedua partai ini tidak berkepentingan untuk mempertahankan Gibran sebagai Wapres. Demokrat juga berpeluang Ketumnya untuk menggantikan Gibran. Akan dukung.
Jika Prabowo mengkonsolidasikan partai-partai di DPR, maka DPR diprediksi akan setuju Gibran dimakzulkan. Lalu bagaimana dengan MK dan MPR ? Meskipun kolektif kolegial, namun posisi Ketua sangat mempengaruhi konstelasi. Ketua MK Suhartoyo adalah salah satu anggota MK yang dahulu mengajukan "dissenting opinion". Ia bersama Saldi Isra, Wakhidudin Adam, dan Arief Hidayat tidak setuju Walikota Gibran menjadi Cawapres. Sementara itu Ketua MPR Ahmad Muzani tidak lain adalah kader Partai Gerindra. Jadi aman.
Peta politik sangat mendukung pemakzulan Gibran. Momennya bagus. Kedudukan Prabowo akan menguat jika mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang tidak rela dan semakin muak atas tingkah laku Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia merupakan anak haram konstitusi, haram demokrasi, haram hak asasi, dan nir-edukasi. Gibran adalah mushibah bagi negeri.
Pertanyaannya ialah apakah Prabowo itu masih menjadi hamba sahaya Jokowi atau pemimpin yang sudah mampu berdiri sendiri ?
Rakyat sangat gemas dan cemas dengan sikapnya selama ini.* (dh)
*)Penulis Adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jur
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) P
NASIONAL
BINJAI Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik. Himpunan Mahasi
NASIONAL
MEDAN Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menggelar Sekolah Politik sebagai langkah memperkuat kapasita
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan organisasi TNI Angkatan Darat
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 kejadian bencana alam terjadi di wilayah
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 1,73 juta pene
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, mencatat sebanyak 1.692 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Kota Medan tela
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk terus memperkuat kontrib
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang perempuan berinisial L (35), yang diketahui merupakan mantan istri seorang oknum anggota polisi berinisial I, diduga menin
HUKUM DAN KRIMINAL