Prabowo Menjaga Jarak Aman dengan Jokowi

Oleh:Werdha Candratrilaksita

PRABOWO Subianto tampaknya mulai menemukan jarak yang dianggap paling aman dengan Joko Widodo.

Tidak terlalu jauh sehingga kehilangan manfaat politik dari pengaruh mantan presiden itu, tetapi juga tidak terlalu dekat sehingga pemerintahannya terus-menerus dibaca sebagai perpanjangan kekuasaan Jokowi.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Labuhanbatu, Bupati Fery: Bersama Rakyat Kita Jaga Daerah Tetap Aman

Polanya terlihat dalam beberapa perombakan terakhir. Sejumlah figur yang memiliki jejak kuat bersama Jokowi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.

Mereka tetap dirangkul, tetapi sebagian dipindahkan dari posisi yang mempunyai kewenangan eksekutif sangat besar menuju jabatan yang lebih dekat pada fungsi koordinasi, pemberian pertimbangan, atau pendampingan presiden.

Pada saat bersamaan, Prabowo mulai memasukkan lebih banyak figur dari orbit politiknya sendiri, termasuk mereka yang selama ini bergerak di luar pagar partai politik.

Prabowo tidak sedang meninggalkan Jokowi. Ia sedang mengatur jaraknya.

Listyo Sigit Prabowo dapat dibaca melalui pola tersebut. Ia bukan orang yang jauh dari Jokowi.

Selain pernah menjadi ajudan, Jokowi pula yang memilihnya menjadi Kapolri pada 2021.

Dalam konfigurasi terakhir, Listyo tidak dikeluarkan dari kekuasaan, melainkan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pratikno mengalami pola hampir serupa.

Sepuluh tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara Jokowi membuatnya menjadi salah satu figur yang paling dekat dengan pusat kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

Pada pemerintahan Prabowo, ia sempat menjadi Menko PMK, sebelum kemudian bergeser menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Perubahan itu bukan berarti bahwa Kepala Staf Kepresidenan atau Ketua Wantimpres merupakan jabatan tidak penting.

Keduanya justru berada sangat dekat dengan Presiden. Namun, karakter kekuasaannya berbeda.

Kapolri mempunyai garis komando langsung terhadap organisasi kepolisian di seluruh Indonesia.

Menteri koordinator memiliki kewenangan koordinatif terhadap sejumlah kementerian.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan dan Ketua Wantimpres lebih dekat dengan Presiden, tetapi tidak mempunyai jangkauan kewenangan sektoral sebesar jabatan sebelumnya.

Politik jarak aman sedang bekerja di Istana. Figur-figur yang mempunyai sejarah panjang bersama Jokowi tidak disingkirkan.

Mereka tetap berada di sekitar Istana sehingga kesinambungan politik tetap terjaga.

Namun, Prabowo secara perlahan dapat membangun pusat-pusat pengambilan keputusan yang lebih mencerminkan kendalinya sendiri.

Pembacaan ini melanjutkan tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi".

Ketika itu, kesinambungan figur era Jokowi memang terlalu mencolok untuk diabaikan.

Suahasil Nazara, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, Dudung Abdurachman, Fadil Imran, dan sejumlah nama lain memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas personal yang tegas.

Bahkan, beberapa figur justru memperoleh penguatan posisi. Namun, konsolidasi politik tidak harus berarti dua kekuatan terus berdiri pada jarak yang sama.

Setelah memperoleh stabilitas, seorang presiden mempunyai kebutuhan berikutnya, yaitu membangun pusat gravitasinya sendiri.

Dua Kaki Politik Prabowo: Akomodatif dan Konfirmatif

Karena itu, politik Prabowo sekarang dapat dibaca berjalan dengan dua kaki. Kaki pertama adalah "politik akomodatif".

Prabowo tetap menyediakan ruang bagi jaringan yang tumbuh selama pemerintahan Jokowi.

Kalkulasinya cukup rasional. Jokowi memang tidak lagi mempunyai kekuasaan formal sebagai presiden, tetapi pengaruh politiknya belum selesai.

Gibran Rakabuming Raka berada di kursi wakil presiden. Kaesang Pangarep memimpin PSI.

Sejumlah orang yang pernah tumbuh pada pemerintahan Jokowi masih tersebar di kabinet, lembaga negara, BUMN, birokrasi, kepolisian, dan militer.

Jokowi sendiri tetap mempunyai daya tarik elektoral serta kemampuan menciptakan perhatian publik.

Dalam tulisan "Pengaruh Politik Jokowi Masih Besar", saya menyebut sedikitnya lima sumber pengaruh tersebut: modal politik personal, modal simbolik, daya ungkit organisasi, posisi politik keluarga, serta kemampuan menentukan agenda percakapan politik.

Selama modal itu masih mempunyai nilai, bagi Prabowo tidak ada alasan untuk membuat Jokowi menjadi lawan.

Lebih menguntungkan mempertahankannya sebagai kawan pada jarak tertentu. Apalagi menuju Pemilu 2029, efek ekor jas Jokowi masih mungkin bernilai.

Pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh itu dapat dikonversi menjadi suara memang belum dapat dipastikan.

Namun, justru karena nilainya belum habis, secara politik lebih rasional bagi Prabowo untuk mengakomodasinya daripada memutusnya.

Kaki kedua adalah apa yang dapat disebut "politik konfirmatif".

Prabowo mulai mengonfirmasi dan memberi tempat kepada figur-figur yang selama ini berada dalam orbit pemikiran, dukungan, atau percakapan politik yang lebih dekat kepadanya, termasuk dari masyarakat sipil.

Masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres dan Syahganda Nainggolan ke pemerintahan menarik ditempatkan dalam kerangka tersebut.

Rocky bahkan menghasilkan paradoks tersendiri.

Dalam tulisan "Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan", saya menggunakan filosofi Jawa yen dipangku mati: pengkritik tidak selalu perlu dilawan; terkadang cukup dirangkul dan diberi tempat.

Namun, dari sudut pandang Prabowo, masuknya Rocky dapat mempunyai arti berbeda.

Ia memperluas basis legitimasi pemerintahan hingga ke kelompok yang sebelumnya berada di luar struktur formal kekuasaan, yaitu masyarakat sipil.

Meskipun, kini Rocky dianggap berkhianat oleh sebagian kalangan masyarakat sipil.

Namun, keberadaan Rocky di Wantimpres memperteguh bukti bahwa masyarakat sipil juga tidak benar-benar independen dan imparsial.

Sebagian masyarakat sipil juga bertindak seolah independen, tapi menyimpan kepentingan pseudo-politik praktis.

Syahganda juga menarik karena jejaknya lebih banyak dibangun melalui ruang masyarakat sipil dan percakapan politik daripada mesin partai.

Dengan memasukkan figur seperti ini, Prabowo tidak hanya membagi jabatan. Ia sedang memperluas orbit politiknya.

Dalam politik dikenal "distribusi kekuasaan".

Orang-orang yang sebelumnya memberikan dukungan gagasan, membangun argumentasi publik, atau berada pada lingkungan politik yang beririsan dengan kekuasaan dapat memperoleh tempat ketika kekuasaan terbentuk.

Itu bukan fenomena khas Prabowo. Hampir setiap rezim membangun lingkarannya (circle) sendiri.

Yang menarik adalah Prabowo melakukannya tanpa membongkar seluruh lingkaran lama mantan Presiden Joko Widodo.

Ia tidak memilih antara Jokowi atau kelompoknya sendiri. Ia merangkul keduanya, tetapi mulai mengubah komposisinya.

Maka, delapan kali reshuffle, terutama rangkaian terakhir pada Oktober, yang paling menarik perhatian publik, barangkali tidak cukup dibaca sebagai pergantian orang.

Di balik perpindahan kursi berlangsung penataan jarak politik. Figur-figur lama tetap dijaga dalam jarak cukup dekat agar tidak menjadi kekuatan lawan.

Figur-figur baru dimasukkan agar pemerintahan semakin mempunyai wajah Prabowo sendiri. Akhirnya hubungan Prabowo-Jokowi memasuki fase baru.

Pada awal pemerintahan, Prabowo membutuhkan kesinambungan. Setelah kekuasaannya semakin terkonsolidasi, ia membutuhkan diferensiasi.

Prabowo tentu masih membutuhkan Jokowi. Pengaruh mantan presiden itu terlalu besar untuk diabaikan dan terlalu berguna untuk dijadikan lawan.

Sebaliknya, Prabowo juga tidak mungkin membiarkan pemerintahannya selamanya berada di bawah bayang-bayang pendahulunya.

Maka jalan yang paling rasional adalah menjaga Jokowi tetap dekat, tetapi tidak lagi terlalu dekat.

Dalam politik, kawan tidak selalu harus duduk di sebelah kita, demikian juga lawan tidak harus duduk di seberang kita.

Kadang-kadang lebih berguna ketika ditempatkan pada jarak yang aman.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner.

HUT ke-81 TNI di Labuhanbatu, Bupati Fery: Bersama Rakyat Kita Jaga Daerah Tetap Aman

HUT ke-81 TNI di Kisaran, Bupati Asahan: TNI Harus Terus Hadir di Tengah Masyarakat

Kisah Rosila 37 Tahun Mendiami Rumah Papan, Kini Dapat Bantuan Bedah Rumah Pemko Medan

Sebut Tanggapan Jaksa Amburadul, Roy Suryo Tuding JPU Selundupkan Chat Pribadi di Kasus Ijazah Jokowi

Tagih Janji Prabowo Soal Pendidikan Gratis, BEM SI & LMND Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR

Skakmat di Sidang PN Jaktim Jaksa Ungkap Roy Suryo Sengaja Abaikan Klarifikasi UGM dan Ngotot Sebut Ijazah Jokowi Palsu