Kabupaten Batu Bara Raih Juara 2 , Aktif dalam Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi

BATU BARA -Dalam sebuah penghargaan yang diberikan pada acara High Level Meeting TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel JW Marriot, Medan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperoleh peringkat kedua dalam kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Teraktif untuk wilayah Sisi Batas Labuhan.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematang Siantar, Muqorobin, kepada Penjabat Bupati Batu Bara, Nizhamul, S.E. M.M., pada Rabu, 22 Mei 2024.Dalam kesempatan tersebut, Nizhamul menyampaikan bahwa Kabupaten Batu Bara merupakan daerah Non Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga penilaiannya menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH dihitung dengan merujuk pada pola konsumsi masyarakat Kota Pematang Siantar.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pematang Siantar menunjukkan bahwa angka inflasi Kabupaten Batu Bara pada Maret 2024 mencapai 3,92%, melebihi target nasional sebesar 2,5 ± 1%. Selama Januari hingga Mei 2024, IPH mencapai puncaknya pada minggu ke-II Maret, sebesar 3,54. Puncak IPH ini terjadi bersamaan dengan bulan suci Ramadhan, yang seringkali dihubungkan dengan kenaikan harga beberapa komoditas karena pola konsumsi masyarakat yang meningkat.

Untuk mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan berbagai upaya, antara lain rapat pengendalian inflasi setiap hari Senin, gerakan pangan murah dengan operasi pasar, sidak pasar dan kilang padi, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan untuk mempercepat digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah, dengan menciptakan berbagai sistem informasi berbasis digital seperti E-SIMPADA, E-PBB, E-BPHTB, dan TAPPING BOX.

Pengembangan digitalisasi di Kabupaten Batu Bara juga telah mencapai tingkat akselerasi yang signifikan, terutama dalam hal pembayaran yang mayoritas dilakukan secara non tunai. Capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada semester I tahun 2023 mencapai 90,60%, sedangkan pada semester II tahun 2023 meningkat menjadi 92,70%. Penerimaan non tunai melalui kanal pembayaran juga meningkat signifikan, mencapai 75,17% berdasarkan realisasi tahun 2023.

Sebagai tambahan, Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar, Muqorobin, menyampaikan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi, serta langkah-langkah ekstra yang perlu diambil, seperti operasi pasar murah, penyusunan neraca komoditas pangan strategis, dan perluasan kerja sama antar daerah.

(N/014)