Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
PARUNGPANJANG -Para sopir truk tambang yang biasa beroperasi di Jalan Raya Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Parungpanjang. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bogor tetap memberlakukan jam operasional truk tambang pada siang hari, memicu kemacetan dan ketegangan di wilayah tersebut. Menurut Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, unjuk rasa tersebut terjadi pada Kamis (14/3/2024) malam, menyebabkan kemacetan parah yang baru terurai sekitar pukul 01.00 WIB.
“Demo mulai sekitar 21.30 WIB. Mereka jalan, menutup jalan. Terus mereka bubar itu sekitar jam 01.30 WIB,” ungkap Dadang.
Para sopir truk meminta agar uji coba operasional truk tambang pada siang hari tetap berlanjut, meskipun telah dihentikan karena banyaknya keluhan dari masyarakat dan meningkatnya kecelakaan. Dalam uji coba tersebut, truk tambang tanpa muatan dari Tangerang diperbolehkan masuk ke kawasan Parungpanjang mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB. Namun, per Rabu (13/3), uji coba tersebut dihentikan karena adanya komplain dan kecelakaan yang terjadi.
“Karena kita kan sudah bikin kajian, di mana waktu diberlakukannya uji coba itu, dari masyarakat banyak yang komplain, terus kecelakaan, banyak hal lah ya. Uji coba kemarin berjalan sekitar dua bulan. Ditutup per kemarin, Rabu (13/3),” jelas Dadang.
Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menggelar pertemuan dengan Forkopimda setempat untuk membahas masalah tersebut. Diharapkan, pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
“Kita akan lakukan pertemuan, mudah-mudahan Bupati bisa hadir, Kapolres bisa hadir, Dandim dan semua Muspida bisa hadir. Jadi nanti di situ ada keputusan,” ungkap Dadang.
Permasalahan ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya unjuk rasa dan perencanaan pertemuan, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan bersama.
(K/09)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA