Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), pada Kamis (30/1/2025). Aksi ini dilakukan sebagai respons atas penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor, Malaysia.
Agenda aksi dimulai pada pukul 10.00 hingga 13.30 WIB di Kedutaan Besar Malaysia, dilanjutkan dengan orasi dan tuntutan di Kantor Kementerian P2MI pada pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa aksi ini diadakan sebagai bentuk protes keras atas penembakan yang dilakukan oleh aparat maritim Malaysia terhadap PMI di Selangor. Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan.
“Aksi ini sebagai protes keras atas tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia,” ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya, Rabu (29/1/2025).
Dalam aksi tersebut, KSPI dan Partai Buruh menuntut tiga hal utama. Pertama, mereka meminta aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman berat. “Kami menuntut agar aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dihukum berat, karena tindakan tersebut adalah extra judicial killing,” tegas Said.
Kedua, KSPI meminta Pemerintah Malaysia untuk menjamin perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia yang bekerja di negara tersebut, termasuk keselamatan dan keamanan mereka.
Ketiga, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Menteri dan Wakil Menteri P2MI dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu membela kepentingan pekerja migran Indonesia secara maksimal.
“Aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas bagi buruh Indonesia yang kerap diperlakukan tidak adil di luar negeri. Ketidakadilan yang dialami satu buruh adalah ketidakadilan bagi seluruh buruh,” tambah Said Iqbal.
Sebelumnya diberitakan, terjadi penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berstatus unprosedural di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Insiden ini melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang tengah melakukan operasi di perairan Selangor.
Dari informasi yang didapat, kelima PMI yang berada di kapal tersebut diduga mencoba menyerang petugas dengan parang. Dalam upaya untuk melindungi diri, petugas APMM terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan satu PMI berinisial B asal Riau meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. (TRBN)
(N/014)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL