Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya mengapresiasi para juara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) internasional dengan mengusulkan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam menjaga dan merawat nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus memperkuat citra Indonesia di kancah global.
Dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Nasional dan Pembahasan Buku Pedoman MTQ/STQ yang berlangsung di Jakarta, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa Kemenag tidak hanya memberikan penghargaan berupa uang tunai senilai Rp125 juta kepada lima qari, qariah, dan hafiz yang berprestasi di ajang internasional, tetapi juga memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PNS.
“Kita harus mempromosikan prestasi mereka secara masif. Saya ingin foto-foto mereka dipasang besar-besaran, baik di Kemenag Thamrin, Lapangan Banteng, hingga provinsi asal mereka,” tegas Kamaruddin pada Sabtu (24/11/2024).Kamaruddin meminta jajarannya untuk segera menyusun surat khusus kepada Menteri Agama agar diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ia berharap formasi khusus dapat dibuka untuk para juara MTQ, seperti guru atau penyuluh agama jika formasi khusus bagi hafiz atau qari belum memungkinkan.
“Kita sudah pernah mencoba, tetapi waktu itu belum berhasil. Saya ingin kita ulangi lagi. Kita tidak boleh lelah. Kalau gagal sekali atau dua kali, kita coba terus sampai berhasil,” ujarnya.
Kamaruddin menegaskan bahwa apresiasi ini lebih dari sekadar penghargaan, melainkan pengakuan atas keberkahan yang mereka bawa bagi bangsa melalui seni tilawah dan hafalan Al-Qur’an.
Selain upaya di tingkat nasional, Kamaruddin mendorong LPTQ di provinsi untuk memperjuangkan nasib para juara MTQ nasional agar bisa diangkat sebagai PNS di daerah. Ia juga mengajak pemerintah daerah dan gubernur memberikan perhatian khusus pada para juara nasional.
“Kalau memungkinkan, gubernur bisa mengangkat mereka menjadi PNS. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi mereka,” tambahnya.Meski menyadari tantangan dalam proses ini, Kamaruddin memastikan Kemenag tidak akan berhenti memperjuangkan hak juara MTQ.
“Proses ini memang tidak mudah, tetapi kami yakin pejabat daerah juga mau membantu. Kami hanya perlu mencari formasi yang tepat. Kemenag akan terus berjuang agar mereka mendapatkan pengakuan yang layak,” tutupnya.
(N/014)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA