
Pentingnya Masa Emas 20-30 Tahun untuk Kekuatan Tulang di Masa Depan
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
JAKARTA -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan langkah proaktif dalam menyelamatkan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur berupa tanah seluas 2.330 meter persegi yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Aset yang dimaksud dilaporkan telah dijual oleh pihak tertentu tanpa sepengetahuan Pemkab Kutai Timur.
Ketua Umum PMII Kaltim, Sainuddin, mengungkapkan bahwa penjualan aset tanah tersebut mencoreng proses pengelolaan aset daerah. “Pemkab Kutai Timur memiliki aset tanah, tapi tiba-tiba ada pihak yang menjualnya tanpa sepengetahuan kami. Ini jelas melanggar hukum dan merugikan pemerintah daerah serta masyarakat,” jelas Sainuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (26/10).
Upaya Hukum yang DitempuhSainuddin menambahkan bahwa Pemkab Kutai Timur telah menempuh jalur hukum untuk merebut kembali aset tersebut. Namun, mereka berharap KPK dapat berperan aktif dalam mengawal proses hukum ini untuk memastikan pengembalian aset yang sah dan menghindari penyelewengan yang lebih lanjut. “Kami berharap KPK hadir dan memberikan dukungan agar aset pemerintah daerah bisa diselamatkan,” ucapnya.
Dukungan terhadap Penggunaan Dana KarbonSelain masalah aset tanah, Sainuddin juga melaporkan kepada KPK mengenai penggunaan dana karbon yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Bank Dunia. Dana yang mencapai Rp290 miliar ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dana ini. Kami berharap KPK dapat turun ke Kalimantan Timur untuk mengawasi penggunaan dana karbon ini agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Keterlibatan KPKKPK, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan aset negara, diharapkan dapat merespons cepat permintaan PMII Kaltim. PMII telah resmi melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, dan menantikan langkah-langkah lanjutan dari KPK untuk menanggapi isu ini.
Harapan untuk Masa DepanSainuddin menegaskan pentingnya kehadiran KPK dalam mengawal jalannya proses hukum dan penggunaan dana publik. “Kami percaya bahwa KPK bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga aset-aset daerah dan memastikan transparansi penggunaan anggaran. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutupnya.
Dengan seruan ini, PMII Kalimantan Timur berharap dapat menarik perhatian lebih besar terhadap isu pengelolaan aset daerah dan penggunaan dana publik, serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga integritas pemerintah.
(N/014)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
KesehatanMEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan KriminalSEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
PeristiwaJAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
PemerintahanJAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
EntertainmentPALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
PemerintahanJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
PolitikJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
PemerintahanJAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan