JAKARTA –Sebanyak 1.293 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa serikat pekerja atau buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, hari ini. Aksi demo ini berfokus pada penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kejelasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Pilkada.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa pengamanan dilakukan dengan melibatkan sejumlah personel dari berbagai instansi. “Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan,” kata Susatyo dalam keterangannya.
Personel gabungan tersebut terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Penempatan personel dilakukan di beberapa titik strategis di sekitar bundaran Patung Kuda Monas, yang juga meliputi area di depan Istana Negara.
Baca Juga:
“Kami memfokuskan pengamanan pada sejumlah titik di kawasan tersebut untuk memastikan aksi berlangsung dengan tertib dan aman. Selain itu, pengamanan juga diarahkan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara,” jelas Susatyo.
Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi kerusuhan selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Personel akan beroperasi di lapangan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan tetap memprioritaskan keselamatan publik.
Baca Juga:
Massa aksi hari ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan serikat pekerja yang menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang dianggap merugikan hak-hak buruh dan pekerja. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan mengenai putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada yang menjadi perhatian utama.
Pihak kepolisian dan TNI, bekerja sama dengan instansi pemerintah, terus melakukan upaya untuk memastikan pengamanan yang efektif dan profesional. Diharapkan, dengan adanya pengamanan yang ketat ini, aksi demo dapat berlangsung dengan damai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya di kawasan tersebut.
(N/014)
PEMATANGSIANTAR Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematan
Nasional
BINJAI Dugaan korupsi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 di Kota Binjai semakin mengemuka. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Ju
Pemerintahan
JAKARTA Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam setelah Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, melontarkan ancaman se
Internasional
JAKARTA Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pole
Nasional
JEMBRANA Kepolisian Resor (Polres) Jembrana menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses demokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi
Pemerintahan
BANDA ACEH Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat
Peristiwa
JAKARTA Putra sulung musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali, resmi menikahi kekasih lamanya, Alyssa Paramitha Daguise. Prosesi
Entertainment
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) menepis tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepada prajuritnya terkai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
