Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Umum Ormas PROJO, Budi Arie Setiadi, dengan tegas membantah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Tuduhan tersebut, menurut Budi Arie, merupakan bagian dari serangan politik yang tidak berdasar dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda mendiskreditkan Jokowi.
Dalam keterangannya pada Jumat, 16 Agustus 2024, Budi Arie menegaskan bahwa tuduhan ini sudah berlebihan dan tidak berlandaskan fakta. Ia menilai bahwa tuduhan tersebut muncul sejak menjelang Pemilu 2024 dan terus berlanjut meski masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir dalam dua bulan ke depan.
“Ini sudah keterlaluan. Tuduhan tidak berdasar ini tentu memiliki motif untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, yang selama ini sangat dicintai oleh rakyat,” ujar Budi Arie dengan nada marah. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan kesetiaannya terhadap konstitusi negara dan tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melebihi dua periode.
Menurut Budi Arie, Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa aspirasi masa jabatan presiden tiga periode merupakan ide sebagian masyarakat, bukan dari dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak pernah mendorong atau mendukung upaya untuk mengubah aturan masa jabatan presiden.
Budi Arie juga menambahkan bahwa PROJO, sebagai pendukung garis keras Jokowi, telah secara konsisten menyatakan komitmennya terhadap konstitusi terkait masa jabatan presiden. Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, PROJO bersama dengan relawan lainnya menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) yang bertujuan untuk menjaring aspirasi rakyat tentang calon pelanjut Jokowi untuk periode 2024-2029.
Musra ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dari 28 Agustus 2022 hingga 14 Mei 2023. Puncaknya, hasil penjaringan aspirasi rakyat berupa daftar calon pelanjut diserahkan kepada Presiden Jokowi. “Ini salah satu bukti konkret bahwa Pak Jokowi tidak mendukung masa jabatan presiden tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek,” jelas Budi Arie.
Budi Arie meyakini bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berfikir dan bertindak. Ia menegaskan bahwa rakyat merasakan dan menghargai kemajuan yang dicapai selama dua periode kepemimpinan Jokowi. Warisan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menjabat menjadi salah satu hal yang tidak akan dilupakan oleh rakyat.
Dalam pandangan Budi Arie, kerja keras Presiden Jokowi untuk rakyat akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada periode 2024-2029. “Hentikan caci-maki dan upaya mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat paham tentang apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Budi Arie.
Ketum PROJO ini juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan rakyat, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam pilihan kepala daerah seharusnya tidak menjadi pemecah belah masyarakat atau mengganggu kehidupan bersama. “Rakyat akan memilih sesuai hati nuraninya. Perbedaan pilihan tidak boleh memecah belah serta mengganggu kehidupan masyarakat,” tutup Budi Arie Setiadi.
(N/014)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL