Puluhan Nakes Tagih Ganti Rugi di Kantor BPBD Nias Selatan

NIAS SELATAN – Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Selatan, Senin (10/02/2025). Para nakes yang mayoritas berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, termasuk dokter, perawat, serta tenaga sukarela (TKS) atau honorer.

Mereka datang menagih janji dan kepastian pembayaran biaya ganti rugi yang mereka keluarkan saat menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah malaria dan DBD di Kepulauan Batu tahun 2024.

Dokter Reka Halawa, mewakili para nakes, menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menanyakan kejelasan klaim atau ganti biaya hidup selama bertugas di Kepulauan Batu dari Agustus hingga Oktober 2024.

Baca Juga:

• Serial Dana Desa Nias Selatan (Edisi 4): Perbup Berlaku, Verifikasi Mandek, Siapa Bertanggung Jawab?
• Edmon Purba Tiba di Nias Selatan, Keadilan Bisa Dirawat

"Saya sendiri ditugaskan sejak bulan Agustus dan September 2024, kurang lebih empat puluh hari. Jadi, selama di sana kami dijanjikan disediakan tempat tinggal dan diberikan makan serta diberikan uang harian," ujar Reka.

Namun, meski tugas mereka telah selesai sekitar enam bulan lalu, biaya yang mereka keluarkan dari kantong pribadi hingga kini belum diganti. "Semua ini tuntutan profesi kami mengabdi kepada masyarakat. Kami datang di lapangan untuk menangani wabah secara langsung. Tetapi setelah KLB berakhir, biaya ganti rugi yang telah kami keluarkan dengan menggunakan dana sendiri hingga kini belum dibayarkan," ungkapnya.

Baca Juga:

• Gempa M5,3 Guncang Barat Daya Nias Selatan, Tidak Berpotensi Tsunami
• HHC Arab Saudi Kunjungi RS Adam Malik, Bahas Program Penyiapan Perawat Indonesia ke Timur Tengah

Menurut Reka, mereka telah beberapa kali mempertanyakan hal ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan. Namun belum mendapatkan kepastian. Karena itu, mereka akhirnya mendatangi BPBD Nisel sebagai penanggung jawab anggaran untuk mendapatkan kejelasan langsung.

Reka juga menjelaskan bahwa selama bertugas di Kepulauan Batu, Pulau Telo, dan Pulau Simuk, seluruh biaya transportasi, makan, serta uang harian ditanggung sendiri oleh para nakes. "Pengeluaran dari saku sendiri selama bertugas di Kepulauan Batu jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah," tambahnya.

Hal serupa disampaikan Putri S Telaumbanua, seorang tenaga kerja sukarela (TKS) yang juga bertugas di Kepulauan Batu. "Walaupun kami tidak diberikan honor atau gaji, tetapi sesuai janji yang disampaikan kepada kami, seluruh pengeluaran dari saku sendiri akan diganti," ujar Putri, yang berharap ada kepastian kapan dana tersebut akan dibayarkan.

Sayangnya, kedatangan mereka ke Kantor BPBD Nisel tidak membuahkan hasil karena Kepala BPBD Nisel sedang berada di luar daerah. Kepala BPBD Kabupaten Nias Selatan, Aroziduhu Maduwu, saat dikonfirmasi melalui telepon menjelaskan, bahwa KLB Malaria dan DBD masih berjalan dan bersumber dari APBD Nias Selatan Sebesar 1,8 Miliar dan Dana dari Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 3 Miliar.

"Kami (red-BPBD Nias Selatan) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,8 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) daerah untuk KLB Malaria dan DBD 2024. Namun, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti operasional tim gabungan TNI/Polri, sewa kapal pasien, BBM Pusling, biaya fogging, logistik dapur, dan lain-lain, sedangkan untuk tenaga kesehatan dan dokter belum dibayarkan." Terang Kaban BPBD.

BPNP - WAJIB AUDIT BPKP

Lewat aplikasi WhatsApp,Direktur Fasilitasi, Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap menjelaskan pada Rabu (12/02/24) kepada wartawan, dalam penanganan KLB Malaria dan DBD di Nias Selatan, BNPB telah menyetujui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 miliar. Namun terkendala di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dari BNPB saat ini sedang proses reviw BPKP, karena sesuai kewenamgan kalau nilai usulan di atas 2 M, pencairannya harus melalui audit BPKP, permohonam bantuan dan data dukung dari Pemkab Nias Selatan ke BNPB sudah kami sampaikan ke BPKP untuk di audit" terang Nelwan.

Pria yang juga sebagai dewan pakar lembaga resiliensi bencana Muhammadiyah ini juga menegaskan bahwa anggaran penanganan KLB Malaria dan DBD di Nias Selatan kurang lebih 3 Miliar Rupiah.

(daniel)