Kaldera Toba Kena "Kartu Kuning" dari UNESCO, Kemenpar Gerak Cepat Panggil Pengelola Geopark

TOBA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertindak cepat menanggapi keluarnya kartu kuning (yellow card) dari UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba. Dalam rangka evaluasi dan koordinasi perbaikan, Kemenparekraf mengundang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk melakukan pembahasan mendalam di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis. Dalam pemaparannya, Azizul menjelaskan kronologi keluarnya peringatan tersebut serta rencana aksi yang disiapkan menjelang penilaian ulang pada 15 Juli 2025.

"Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi tinggi agar status Geopark Kaldera Toba kembali ke green card," ujar Azizul, Jumat (16/5/2025).

Penyebab Kaldera Toba Dapat Peringatan UNESCO

Geopark Kaldera Toba, yang sebelumnya mendapatkan status sebagai UNESCO Global Geopark karena keunikan geologi dan kekayaan budaya lokal, mendapat peringatan dalam sidang UNESCO di Maroko pada September 2023. Yellow card ini menandakan bahwa sejumlah aspek pengelolaan kawasan belum sesuai standar internasional.

Beberapa poin evaluasi dari UNESCO mencakup:

Interpretasi warisan geologi yang masih terbatas.

Kurangnya visibilitas dan identitas kawasan.

Minimnya keterlibatan masyarakat lokal.

Belum optimalnya jejaring dan kemitraan dengan geopark lainnya.

Geopark Kaldera Toba tidak sendirian. Empat geopark lainnya di dunia juga menerima peringatan serupa, termasuk Gua Zhijindong di Tiongkok dan Taman Nasional Regional Luberon di Prancis.

Respons dan Langkah Pemerintah

Menanggapi situasi ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menyusun sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah peningkatan panel interpretasi di geosite, revitalisasi Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang, serta penguatan identitas kawasan.

Pemerintah juga telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 56,6 miliar pada tahun 2024 yang disalurkan kepada delapan kabupaten di sekitar Danau Toba.

"Geopark Kaldera Toba harus dikelola sesuai standar internasional. Ini bukan hanya soal prestise, tapi juga keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat," tegas Hariyanto.

Harapan Pemerintah

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mendampingi perbaikan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

"Kami ingin memastikan bahwa Geopark Kaldera Toba tidak hanya mempertahankan statusnya, tetapi juga menjadi model pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan di Indonesia," ujar Menpar.

Pemerintah berharap, dengan sinergi antara pusat dan daerah, Kaldera Toba akan kembali mendapatkan status green card dari UNESCO dan terus berkembang menjadi destinasi unggulan kelas dunia.*

(km/j006)