
"Balawara Warrior" Semarakkan HUT ke-78 Yonif 509 Kostrad, Tunjukkan Ketangguhan Ksatria Condromowo
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
NasionalSAMOSIR -Pegiat lingkungan, Wilmar Eliezer Simanjorang, bersama sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan insan pers peduli kelestarian Danau Toba, mendatangi Mapolres Samosir untuk menyampaikan keprihatinan atas maraknya pembalakan liar dan kebakaran hutan di kawasan dinding Kaldera Danau Toba.
Wilmar menegaskan, kedatangan mereka pada Senin (2/6) merupakan bentuk dorongan kuat agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas dalam menangani kerusakan lingkungan yang dinilai semakin parah dan mengancam keberlangsungan geopark.
"Situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan UNESCO telah memberikan 'kartu kuning' terkait status Geopark Kaldera Toba," ungkap Wilmar.
Baca Juga:
Ia menyebut sejumlah titik pembalakan liar yang terus bertambah, terutama di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo. Selain itu, kebakaran hutan yang kerap terjadi memperburuk kondisi ekosistem kawasan yang rapuh tersebut.
"Kaldera Toba harus dijaga dan dilestarikan. Jika alam rusak, bagaimana pariwisata bisa berkembang?" tambah mantan Bupati Samosir tersebut.
Baca Juga:
Wilmar juga mengungkapkan selama keterlibatannya dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba pada 2017-2021, banyak tantangan yang dihadapi, terutama minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Salah satu kendala utama adalah minimnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya dalam anggaran operasional," jelasnya.
Lebih jauh, Wilmar menegaskan bahwa kelestarian Geopark Kaldera Toba adalah tanggung jawab bersama lintas lembaga dan wilayah, bukan hanya Kabupaten Samosir.
Selain isu pembalakan dan kebakaran, Wilmar juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kelompok perhutanan sosial yang melakukan penyadapan getah pinus di kawasan hutan Samosir. Aktivitas ini dinilai dapat mempercepat kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara ramah lingkungan.
"Getah pinus sekarang menjadi bisnis besar, namun pengawasan kurang ketat sehingga banyak pihak luar yang kurang peduli terhadap keselamatan lingkungan," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Wilmar bersama LSM dan awak media berencana melakukan investigasi mendalam terkait pembalakan liar di Kaldera Toba. Hasil investigasi tersebut akan dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum untuk tindakan tegas.
"Kami berharap ini menjadi peringatan keras bagi pelaku pembalakan liar agar segera menghentikan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan," tegas Wilmar.
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
NasionalJAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & TeknologiDENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
PeristiwaJAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan KriminalJAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
EntertainmentJAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan KriminalJAKARTA Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (D
Hukum dan KriminalDENPASAR Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Denpasar akibat hujan deras sejak Senin malam (8/9/2025) memaksa aparat TNI turun
PeristiwaKHATMANDU Gelombang protes besarbesaran yang mengguncang ibu kota Nepal dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi kerusuhan pal
InternasionalBATAM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengat
Hukum dan Kriminal