Wamendagri: Insentif untuk Daerah Penyumbang Devisa Pariwisata Sangat Dimungkinkan

BALI -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah pusat memungkinkan pemberian insentif kepada kepala daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.

Hal ini dikemukakannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7).

Pernyataan ini menanggapi usulan Gubernur Bali Wayan Koster, yang sebelumnya meminta agar daerah tujuan wisata dunia seperti Bali mendapatkan insentif berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dari pemerintah pusat.

"Insentif itu memungkinkan. Kita memiliki Dana Insentif Daerah (DID), dan untuk daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal, sangat mungkin menerima," ujar Bima Arya.

Wamendagri menambahkan, agar usulan ini dapat direalisasikan, perlu adanya regulasi yang mengatur kriteria dan ketentuan teknis mengenai siapa saja yang berhak menerima insentif tersebut.

"Harus ada kejelasan. Satu, kriterianya apa. Mana daerah yang layak dan berhak mendapat insentif, itu semua perlu diperjelas dalam aturan resmi," lanjutnya.

Meski saat ini belum ada aturan khusus, ia menekankan bahwa dana insentif daerah (DID) pada prinsipnya bisa dialokasikan ke daerah penghasil devisa dari sektor pariwisata.

Wamendagri juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan skema insentif yang dimaksud.

Selain soal anggaran, Bima Arya juga menyoroti pentingnya arah pemanfaatan dana insentif tersebut, yakni untuk mendorong pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

"Kami berharap pariwisata bukan hanya soal jumlah turis yang ramai, tapi bagaimana dampaknya berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyampaikan langsung usulan insentif ini dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Denpasar. Ia menyebut bahwa Bali menyumbang hingga 44 persen dari total devisa pariwisata nasional, dengan Rp107 triliun perputaran ekonomi yang terjadi sepanjang 2024.

"Bali memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata nasional. Sudah sepatutnya pemerintah pusat memberi afirmasi dan keberpihakan kepada Bali agar kepariwisataannya semakin berkualitas dan berkelanjutan," ujar Koster.*