Rico Waas Tekankan Ulama sebagai Kompas Moral, Bukan Alat Kepentingan Sesaat
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
BALI -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah pusat memungkinkan pemberian insentif kepada kepala daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.
Hal ini dikemukakannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7).
Pernyataan ini menanggapi usulan Gubernur Bali Wayan Koster, yang sebelumnya meminta agar daerah tujuan wisata dunia seperti Bali mendapatkan insentif berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dari pemerintah pusat.
"Insentif itu memungkinkan. Kita memiliki Dana Insentif Daerah (DID), dan untuk daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal, sangat mungkin menerima," ujar Bima Arya.
Wamendagri menambahkan, agar usulan ini dapat direalisasikan, perlu adanya regulasi yang mengatur kriteria dan ketentuan teknis mengenai siapa saja yang berhak menerima insentif tersebut.
"Harus ada kejelasan. Satu, kriterianya apa. Mana daerah yang layak dan berhak mendapat insentif, itu semua perlu diperjelas dalam aturan resmi," lanjutnya.
Meski saat ini belum ada aturan khusus, ia menekankan bahwa dana insentif daerah (DID) pada prinsipnya bisa dialokasikan ke daerah penghasil devisa dari sektor pariwisata.
Wamendagri juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan skema insentif yang dimaksud.
Selain soal anggaran, Bima Arya juga menyoroti pentingnya arah pemanfaatan dana insentif tersebut, yakni untuk mendorong pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
"Kami berharap pariwisata bukan hanya soal jumlah turis yang ramai, tapi bagaimana dampaknya berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyampaikan langsung usulan insentif ini dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Denpasar. Ia menyebut bahwa Bali menyumbang hingga 44 persen dari total devisa pariwisata nasional, dengan Rp107 triliun perputaran ekonomi yang terjadi sepanjang 2024.
"Bali memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata nasional. Sudah sepatutnya pemerintah pusat memberi afirmasi dan keberpihakan kepada Bali agar kepariwisataannya semakin berkualitas dan berkelanjutan," ujar Koster.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi bergantung pada im
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentu
AGAMA
JAKARTA Advokat Elza Syarief resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, ya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meresmikan Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura Kecamatan S
POLITIK
JAKARTA Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk intervensi poli
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri li
PEMERINTAHAN
PALU Delapan warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dilaporkan mengalami lukaluka akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang m
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence
NASIONAL