Akar Panjang Konflik Agraria Sumatera Timur, dari Kolonialisme hingga Tanjung Morawa 1953

MEDAN — Konflik agraria di Sumatera Timur tidak muncul secara tiba-tiba.

Persoalan ini merupakan akumulasi panjang sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia.

Guru Besar Sejarah Universitas Sumatera Utara, Budi Agustono, mengatakan konflik tanah di kawasan tersebut harus dilihat dalam kerangka besar dekolonisasi Indonesia setelah 1945.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.100 per Dolar AS! Ini Kata Menko Airlangga

"Setelah kemerdekaan, Indonesia menata ulang politik, ekonomi, dan persoalan pertanahan dalam situasi yang belum stabil," ujarnya.

Menurut Budi, periode 1945 hingga awal 1950-an ditandai ketidakstabilan politik yang turut memengaruhi pengelolaan agraria, termasuk di wilayah Sumatera Timur yang sejak lama menjadi pusat perkebunan komersial.

Warisan Kolonial dan Ketimpangan Tanah

Sejak akhir abad ke-19, wilayah ini dikuasai perusahaan perkebunan besar milik asing yang mengelola komoditas ekspor seperti tembakau.

Struktur agraria yang timpang membuat masyarakat lokal tersisih dari akses lahan.

Sejarawan Karl J. Pelzer dalam karyanya Planter and Peasant mencatat ketimpangan penguasaan tanah menjadi sumber laten konflik sosial di kawasan tersebut.

Warisan ini tidak hilang setelah Indonesia merdeka, melainkan menjadi fondasi konflik yang terus berulang.

Masa Jepang dan Awal Pendudukan Tanah

Perubahan mulai terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942–1945). Banyak lahan perkebunan tidak terkelola optimal, sehingga masyarakat mulai menggarapnya.

"Sejak masa Jepang, pendudukan tanah oleh petani sudah tinggi dan berlanjut hingga 1950-an," kata Budi.

Fenomena ini memperkuat legitimasi sosial masyarakat untuk menguasai lahan yang sebelumnya berada di bawah kontrol perusahaan.

Negara Lemah dan Munculnya Organisasi Petani

Memasuki masa kemerdekaan, negara menghadapi tantangan besar dalam menata ulang sistem agraria.

Dalam kondisi politik yang rapuh, berbagai organisasi petani bermunculan dan memperjuangkan hak atas tanah.

Sebagian organisasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kekuatan politik nasional, sehingga memperumit dinamika konflik.

Di sisi lain, arus migrasi ke wilayah perkebunan sekitar Medan meningkat. Para pendatang menduduki lahan kosong atau yang dianggap tidak lagi dikelola secara efektif.

Situasi ini memicu konflik antara masyarakat, negara, dan kelompok-kelompok yang memiliki klaim berbeda, termasuk organisasi seperti BPRPI yang memperjuangkan hak tanah masyarakat Melayu.

Puncak Konflik dan Peristiwa Tanjung Morawa 1953

Konflik agraria mencapai puncaknya pada awal 1950-an, ditandai dengan pendudukan lahan secara masif di wilayah perkebunan seperti Medan, Helvetia, hingga Tanjung Morawa.

Peristiwa paling menonjol terjadi pada Peristiwa Tanjung Morawa 1953, ketika bentrokan antara petani dan aparat keamanan menyebabkan korban jiwa.

Saat itu, pemerintah di bawah Perdana Menteri Wilopo dinilai kesulitan mengendalikan situasi. Konflik tersebut bahkan turut melemahkan kabinet hingga akhirnya jatuh.

Konflik Berkepanjangan hingga 1965

Konflik agraria tidak berhenti di Tanjung Morawa.

Sepanjang 1950-an hingga pertengahan 1960-an, tanah menjadi arena perebutan berbagai kekuatan ideologi—nasionalis, Islam, hingga kelompok kiri.

Ketegangan memuncak pada 1965, ketika konflik politik nasional memperburuk situasi agraria di daerah perkebunan.

Warisan Konflik yang Masih Tersisa

Menurut Budi, persoalan agraria di Sumatera Timur belum sepenuhnya selesai hingga kini. Sejumlah lahan bekas perkebunan telah berpindah tangan dan berpotensi memicu konflik baru.

"Jika persoalan tanah ini kembali dipersoalkan, ia bisa menjadi bom waktu konflik agraria," ujarnya.

Sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa konflik tanah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan dinamika politik, sosial, dan warisan kolonial.*

(d/ad)

Rupiah Tembus Rp17.100 per Dolar AS! Ini Kata Menko Airlangga

Gol Tunggal Bawa Indonesia ke Semifinal ASEAN Futsal Championship

Pasar Saham Loyo, IHSG Parkir di 6.971 Terimbas Isu AS vs Iran

HUT ke-78 Sumatera Utara Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Pemprov Genjot Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

Ketua MPR Ahmad Muzani Serukan Penghentian Perang di Timur Tengah

Kejar Kepastian Hukum Aset, Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah dan Petakan 113 Aset Idle untuk Tingkatkan PAD