Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat sertifikasi tanah milik daerah sekaligus menuntaskan aset bermasalah guna memperkuat tata kelola aset.
Langkah ini juga diiringi upaya mengoptimalkan ratusan aset yang belum dimanfaatkan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan percepatan sertifikasi dilakukan untuk memastikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan manfaat aset bagi publik.Baca Juga:
"Pengelolaan aset harus tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum agar memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Timur, Senin, 6 April 2026.
Data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023 mencatat masih ada 849 bidang tanah milik Pemprov Sumut yang belum bersertifikat.
Pemerintah daerah kemudian menetapkan target tahunan untuk mempercepat pensertifikatan sebagai bagian dari pengamanan aset.
Pada 2024, target sertifikasi mencapai 598 bidang, dengan 220 bidang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan 34 sertifikat diterbitkan. Sementara pada 2025, dari target 564 bidang, sebanyak 416 bidang telah didaftarkan dengan realisasi 38 sertifikat.
Hingga Maret 2026, jumlah tanah bersertifikat tercatat mencapai 1.157 bidang. Untuk tahun ini, Pemprov menargetkan sertifikasi terhadap 772 bidang tanah.
Namun, dari 121 bidang yang telah diajukan, belum ada sertifikat yang terbit karena masih dalam proses.
Selain sertifikasi, Pemprov Sumut juga menyelesaikan 31 aset bermasalah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola aset daerah. Pemerintah turut membentuk tim percepatan, melakukan rekonsiliasi data lintas daerah, serta memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai memetakan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil pemetaan, terdapat 113 aset yang masuk kategori idle.
Sebanyak 52 aset di antaranya tengah dinilai bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menentukan nilai wajar sebelum dimanfaatkan. Aset yang telah dinilai akan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemanfaatan aset agar dapat diakses publik dan calon mitra.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN