"Pemkab Tapsel kan melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk. Saya sendiri tadi disetop di pintu masuk dan diminta uang masuk sebesar Rp 25.000," kata pria mengaku bermarga Siregar.
Seharusnya, lanjutnya, dengan pengutipan retribusi itu, Pemkab Tapsel seharusnya mengelola kawasan objek wisata itu dengan baik. "Air di toilet wajib tersedia. Sampah yang berserakan bisa dikelola dengan baik," katanya.
Karena itu, pengunjung lain bermarga Harahap meminta agar Pemkab Tapsel jangan hanya seenaknya mengutip retribusi kepada masyarakat. Seharusnya, Pemkab Tapsel bertanggungjawab dengan konsisten melakukan perawatan.
"Pemkab Tapsel jangan taunya hanya mengitop uang masyarakat, tapi tidak melakukan perawatan," kata pengunjung lain bermarga Harahap.*
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Dit
HUKUM DAN KRIMINAL
SIPIROK Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak
PARIWISATA
PADANG Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh je
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumat
PEMERINTAHAN
KARAWANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Ia mengungkapkan, be
EKONOMI
JAKARTA Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidi
HUKUM DAN KRIMINAL
