
Rocky Gerung Hadir di SMA Plus Efarina, Bupati Simalungun: Ini Momentum Lahirkan Generasi Emas
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
JAKARTA –Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. KRIS adalah skema baru yang diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, menggantikan kelas 1, 2, dan 3 yang sebelumnya ada dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Skema ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memastikan standar fasilitas yang lebih baik bagi pasien.
Dalam wawancara yang dipublikasikan pada Jumat (9/8/2024), Menkes Budi menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi KRIS adalah penolakan dari beberapa rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran dari pihak rumah sakit mengenai penurunan keuntungan finansial yang mereka terima akibat dari skema baru ini. “Tadinya untungnya jadi banyak sekali sekarang untungnya jadi gak banyak gitu kan? Karena mesti membagikan keuntungannya itu untuk meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat,” ujar Budi.
Meskipun skema KRIS dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengalihkan fokus dari keuntungan finansial ke peningkatan fasilitas dan pelayanan, banyak rumah sakit masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa meskipun bisnis rumah sakit harus tetap berjalan, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. “Tapi kalau saya sebagai Menteri apakah saya ingin rumah sakit saya hidup 3.200 ini ya tapi berilah layanan yang lebih baik ke masyarakat kita,” paparnya.
Budi juga menyoroti beberapa masalah fasilitas yang masih ada di rumah sakit. Salah satu contohnya adalah penempatan pasien yang sangat padat dalam satu kamar. “Masa dikasih satu kamar 12 atau 10, WC ya di luar kan kasihan mereka,” ungkap Budi. Isu-isu seperti ini menunjukkan perlunya reformasi mendalam untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga kualitas.
KRIS dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan standar layanan rumah sakit, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. “Jadi sebenarnya KRIS Kelas Rawat Inap standar itu dibikin karena pemerintah dan BPJS ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat kita terutama yang di bawah,” jelas Budi. Dengan penerapan KRIS, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
(N/014)SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
PemerintahanKAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
PolitikPARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
NasionalTAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
PolitikOlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
OpiniJAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
OlahragaJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan KriminalMEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal