JAKARTA -Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap sistem hukum Indonesia dalam pidato kebangsaannya di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Megawati menilai bahwa sistem hukum saat ini ibarat senam poco-poco, menggambarkan ketidakberesan dan kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dalam pidatonya, Megawati memaparkan perjalanan sejarah hukum di Indonesia, dari era kemerdekaan hingga Orde Baru yang dipimpin Presiden kedua, Soeharto, dan melanjutkan hingga era reformasi. Ia mengkritik keras penanganan kasus-kasus hukum yang dinilai tidak tuntas dan lamban.
Salah satu contoh yang Megawati soroti adalah tragedi Kudatuli pada 27 Juli 1996. Megawati menilai, penanganan kasus tersebut masih belum jelas dan terkatung-katung hingga saat ini. Ia mengatakan, “Bayangkan dari tahun berapa sampai sekarang, seolah tidak dibuka-buka. Ini juga menunjukkan masalah hukum kita. Kita tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum.”
Baca Juga:
Menurut Megawati, sistem hukum saat ini mengalami stagnasi dan bahkan mundur. “Hukum kita menurut saya seperti poco-poco. Coba bayangkan, kita seolah terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah selesai, tidak ada kemajuan yang berarti,” ujar Megawati dengan nada penuh penekanan.
Megawati juga menyoroti ketidakberanian masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran di era reformasi. Ia menunjukkan kekesalannya terhadap sikap masyarakat yang masih takut bersuara, meskipun negara sudah memasuki era reformasi yang seharusnya menjamin kebebasan berbicara. Megawati menceritakan pengalamannya sendiri yang sering dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa dalam berbagai kasus. “Dipanggil polisi saja tiga kali, maaf kalau di anak buah saya, saya ngamuk. Bayangkan kalah sama perempuan, dipanggil polisi saja tiga kali ditanyain macam-macam. Di kejaksaan saja sekali dari jam 8 pagi sampai hampir jam 8 malam,” ujarnya dengan nada kesal.
Baca Juga:
Pernyataan Megawati mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi hukum di Indonesia yang dianggapnya tidak berkembang sesuai harapan masyarakat. Ia menilai, ketidakberesan dalam penegakan hukum berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum.
Pernyataan ini tentu menambah warna dalam diskursus mengenai reformasi hukum di Indonesia, yang semakin mendesak untuk dilakukan guna menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif. Megawati berharap bahwa kritiknya dapat memicu perbaikan dan mendorong reformasi yang lebih mendalam dalam sistem hukum negara ini.
(N/014)
DELI SERDANG Sebuah pesawat milik maskapai Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SI576 rute JeddahJakarta terpaksa melakukan pend
Peristiwa
JAKARTA Sebuah momen menarik terekam dalam video yang viral di media sosial saat Presiden Prabowo Subianto hendak bertolak ke Singapura,
Politik
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar kegiatan Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap I yang diikuti oleh 53 kepala sekolah dari b
Pendidikan
Oleh Sayed Muhammad HusenWAKAF adalah instrumen filantropi Islam yang diyakini mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial umat yang ber
Opini
JAKARTA Pemerintah tengah mendorong implementasi bioavtur dari minyak jelantah sebagai bagian dari langkah menuju energi ramah lingkunga
Sains & Teknologi
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prase
Politik
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
PALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan Kriminal
PADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan Kriminal
