Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
JAKARTA -Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melangkah maju dalam arena hukum dengan mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam surat yang disampaikannya kepada Hakim MK, Megawati secara tegas menyatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan puncak dari apa yang disebutnya sebagai evolusi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Dalam suratnya yang diserahkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati merunut sejarah kompleksitas Pemilu di Indonesia. Dia menyoroti perubahan politik dan penggunaan aparat negara yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, mencapai puncaknya pada Pilpres 2024.
Megawati menggambarkan bagaimana Pemilu telah melalui serangkaian tahap evolusi kecurangan yang semakin masif, dari politik bantuan sosial hingga penggunaan aparat penegak hukum untuk kepentingan politik tertentu. Dia juga menyoroti motif nepotisme yang dinilainya menjadi salah satu faktor utama penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam suratnya, Megawati menegaskan bahwa masalah yang terjadi bukanlah pada sistem hukum Indonesia itu sendiri, melainkan pada pelaksanaan hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin. Dia menyoroti pentingnya etika, moral, dan keteladanan dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.
Pengajuan Megawati sebagai sahabat pengadilan ini memperkuat upaya untuk membawa transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa Pilpres 2024. Langkah ini juga menjadi refleksi atas pentingnya sistem hukum yang berintegritas dan pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga keadilan bagi bangsa dan negara.
Dengan adanya penyinggungan masalah ini, diharapkan MK dapat mempertimbangkan dengan cermat setiap argumen yang disampaikan, serta menjalankan fungsi hukumnya dengan seadil-adilnya demi terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
(K/09)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN