Buruh Soroti Kebijakan WFH ASN: Efisiensi atau Ganggu Pelayanan Publik?
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA -Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menghadirkan sejumlah pemikiran penting dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam posisinya sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk MK, Megawati menyoroti aspek keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab etis yang harus dijunjung tinggi oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
Megawati berharap proses sengketa tersebut dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi utama kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dalam tulisannya, Megawati menekankan pentingnya keadilan substantif yang mesti ditegakkan oleh para hakim MK. Hal ini sejalan dengan prinsip negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama.
Menyikapi peran hakim MK, Megawati menegaskan perlunya sikap negarawan yang bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif. Supremasi hukum, budaya hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi satu kesatuan yang esensial dalam upaya menjaga keadilan dan kebenaran.
Dalam konteks praktik politik, Megawati juga mengingatkan tentang motif nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga menjadi sorotan serius Megawati, mengingat pengerahan aparatur negara untuk kepentingan tertentu yang telah berlangsung sejak tahun 1971.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mengambil keputusan, terutama bagi para hakim MK. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Megawati menekankan agar putusan yang diambil tidak kontroversial dan selalu mengedepankan supremasi hukum serta kepentingan negara yang lebih besar.
Dalam konteks politik dan hukum yang kompleks, harapan Megawati Soekarnoputri adalah agar proses sengketa hasil Pilpres 2024 dapat memberikan keadilan yang sejati dan menjaga integritas hukum serta kepentingan nasional.
(K/09)
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
OlehMarsudin Nainggolan.ADA satu jenis hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di ruang sidang, tetapi dampaknya bisa jauh lebih panjang dari
OPINI
JAKARTA Jelang Lebaran 2026, para pemain FC Mobile dapat merayakan dengan hadiah spesial dari EA Sports melalui serangkaian kode redeem te
ENTERTAINMENT
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi mengubah pola pembayaran honor bilal mayit dan penggali kubur. Yang sebelumnya diba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan memandang mudik pekerja sebagai bagian dari upaya m
NASIONAL
SIMALUNGUN Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) P
POLITIK
YOGYAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau para elite bangsa untuk menjadi teladan dalam menjaga p
NASIONAL