JAKARTA -Kasus marahnya Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat mengecek barang-barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan telah mencuatkan perdebatan yang panas dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, tindakan marah Benny dianggap tidak pantas dan menimbulkan polemik yang cukup besar di kalangan politikus dan masyarakat. Salah satunya adalah tuntutan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta Benny meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah.
Tuntutan PAN ini muncul setelah Benny Rhamdani menyampaikan kekesalannya terkait barang-barang PMI yang tertahan di gudang logistik akibat dari Permendag tentang Larangan Terbatas (Lartas). Dalam unggahan video di Instagram resminya, Benny mengaku marah dan menilai kebijakan tersebut zalim karena menghambat barang-barang yang telah dibeli PMI untuk keluarganya.
Menurut Benny, risiko dari masalah ini adalah barang tersebut harus dikembalikan ke PMI di tempat dia ditempatkan atau dimusnahkan, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi PMI dan keluarganya. Dia juga menyoroti dampak terhadap Bea Cukai yang harus memeriksa ekstra barang-barang bawaan PMI, mengakibatkan biaya tambahan dan kebutuhan petugas tambahan.
Baca Juga:
Dalam konteks ini, PAN menilai bahwa tindakan Benny Rhamdani menciptakan ketegangan yang tidak diperlukan di tengah upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan PMI. Oleh karena itu, PAN menekankan pentingnya Benny untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah atas tindakannya yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut.
Selain tuntutan dari PAN, sorotan juga tertuju pada kebijakan Larangan Terbatas (Lartas) yang menjadi sumber masalah ini. Kritik terhadap Lartas menyoroti bahwa kebijakan tersebut seharusnya memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa, termasuk PMI, dengan memberikan relaksasi pajak dan bukan justru membatasi jenis dan jumlah barang yang dapat dibawa atau dikirim oleh PMI.
Baca Juga:
Kontroversi ini menunjukkan kompleksitas dalam mengelola kebijakan terkait PMI dan perlunya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, instansi terkait, dan stakeholder terkait untuk menemukan solusi yang lebih tepat dan adil bagi PMI serta keluarga mereka.
(K/09)
JAKARTA Polemik dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan selebgram Lisa Mariana terus memanas.Terbaru, mu
Entertainment
SIMEULUE Seorang ustaz berinisial DF (32) asal Padang, Sumatera Barat, ditangkap pihak kepolisian Polres Simeulue atas dugaan kasus pemerko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (26/4/2025) di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, pukul 10.00 waktu
Sains & Teknologi
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Polisi resmi menghentikan penyelidikan kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko (22). Setela
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nilai tukar rupiah mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah penantian pelaku pasar terhadap hasil negosias
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS
Ekonomi
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Halal Bihalal Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara
Komunitas
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto, disebut menghormati delapan poin tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Hal ini disam
Politik
JAKARTA Harga emas batangan dari tiga produsen besar, yakni Antam, UBS, dan Galeri24 yang dikutip dari laman resmi Pegadaian pada Jumat (25
Ekonomi
