Ketika Sirkular Ekonomi, QRIS dan Dana Murah Bertemu Dalam Satu Skema
Oleh Agus SantosoKREDIT Mikro 8 dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan InklusifTerbitnya PerMenKo No. 7 Tahun 2026 tentang Kredit Pe
OPINI
JAKARTA -Kasus korupsi timah di Bangka menjadi sorotan tajam ketika Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan sosok bos besar di balik skandal tersebut. RBS disebut sebagai pengendali tambang timah ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Namun, pernyataan terbaru seputar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menambah kompleksitas dalam peta skandal ini.
Saat Kaesang mendadak menghapus video podcast bersama Helena Lim, salah satu dari 16 tersangka korupsi timah, publik mulai bertanya-tanya apakah ada keterlibatan Kaesang dalam kasus ini. Tindakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan membuat nama Kaesang trending di media sosial. Meskipun video podcast dihapus, potongan klipnya tetap tersebar luas di platform media sosial hingga saat ini.
Sebagai respons atas spekulasi yang berkembang, Boyamin Saiman dari MAKI menyatakan bahwa belum ada bukti yang mengaitkan keluarga Jokowi langsung dengan kasus PT Timah Tbk. Namun, dia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pertambangan yang dinilai buruk, terutama dalam hal pengawasan yang kendor dan jebol. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pertambangan di era pemerintahan Jokowi, yang terkadang terkesan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur.
Dugaan keterlibatan Kaesang Pangarep dalam skandal ini masih menjadi misteri yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Netizen dan masyarakat pun menantikan kejelasan terkait hubungan Helena Lim dengan Kaesang dan apakah ada implikasi lebih dalam di balik tindakan penghapusan video podcast tersebut.
Kasus ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik korupsi. Keterlibatan pihak-pihak terkait harus diusut secara menyeluruh demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
(K/09)
Oleh Agus SantosoKREDIT Mikro 8 dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan InklusifTerbitnya PerMenKo No. 7 Tahun 2026 tentang Kredit Pe
OPINI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib, dan aktif
PEMERINTAHAN
MEDAN Ribuan jajaran Pemerintah Kota Medan larut dalam suasana penuh kegembiraan saat mengikuti Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan Republ
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kepedulian sosial dalam membangun Kota Medan
PEMERINTAHAN
KUPANG Presiden Prabowo Subianto batal meninjau langsung korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (22/8/2026).
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang masuk melalui jalur penerimaa
NASIONAL
BINJAI DPD Brigade Kartini AMPI Kota Binjai bersama DPD AMPI Kota Binjai menggelar Gebyar Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun M
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan pria berinisial MA (32), warga Kecamatan Ulee Kareng, sebagai tersangka dalam kasus dugaan keker
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Semangat kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali terasa meriah di Kabupaten Batu Bara. Dalam rangka memperingati Hari Ulan
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pe
EKONOMI