Siap Sulap Kreativitas Anak Muda Jadi Cuan! GEKRAFS Abdya Siap Gandeng Pemkab Dorong UMKM
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
JAKARTA -Kasus korupsi timah di Bangka menjadi sorotan tajam ketika Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan sosok bos besar di balik skandal tersebut. RBS disebut sebagai pengendali tambang timah ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Namun, pernyataan terbaru seputar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menambah kompleksitas dalam peta skandal ini.
Saat Kaesang mendadak menghapus video podcast bersama Helena Lim, salah satu dari 16 tersangka korupsi timah, publik mulai bertanya-tanya apakah ada keterlibatan Kaesang dalam kasus ini. Tindakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan membuat nama Kaesang trending di media sosial. Meskipun video podcast dihapus, potongan klipnya tetap tersebar luas di platform media sosial hingga saat ini.
Sebagai respons atas spekulasi yang berkembang, Boyamin Saiman dari MAKI menyatakan bahwa belum ada bukti yang mengaitkan keluarga Jokowi langsung dengan kasus PT Timah Tbk. Namun, dia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pertambangan yang dinilai buruk, terutama dalam hal pengawasan yang kendor dan jebol. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pertambangan di era pemerintahan Jokowi, yang terkadang terkesan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur.
Dugaan keterlibatan Kaesang Pangarep dalam skandal ini masih menjadi misteri yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Netizen dan masyarakat pun menantikan kejelasan terkait hubungan Helena Lim dengan Kaesang dan apakah ada implikasi lebih dalam di balik tindakan penghapusan video podcast tersebut.
Kasus ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik korupsi. Keterlibatan pihak-pihak terkait harus diusut secara menyeluruh demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
(K/09)
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD
KESEHATAN
MEDAN Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), menggantikan Brigj
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia kini mulai diajarkan di Universitas AlAzhar, Mesir. Hal
NASIONAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial HK (40) yang diduga mencuri dua telepon gen
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi jabatan tujuh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), termasuk di Sumatera Utara (S
NASIONAL