Puan Maharani Sindir Aparatur Negara: Kalau Bisa Dipersulit, Kenapa Harus Dipermudah?
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka rapat paripurna ke7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 20252026, Selasa (4/11/2025), menegask
Nasional
                    
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024. Namun, data terbaru mencatat bahwa sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum melaporkan harta kekayaan mereka.
Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, menjelaskan bahwa dari total 14.072 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN-nya, sebagian besar berasal dari bidang Eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari 323.651 Wajib Lapor di bidang Eksekutif, 9.111 di antaranya belum melaporkan LHKPN-nya, yang berarti 97,18% telah melaporkan.
Sementara itu, di bidang Legislatif, terdapat 4.046 PN/WL dari 20.002 yang belum melaporkan, mencapai 79,77% yang telah melapor. Sedangkan di bidang Yudikatif, 175 dari 18.405 Wajib Lapor belum menyampaikan laporannya, atau 98,35% telah melaporkan LHKPN.
Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), tercatat 740 dari 44.786 Wajib Lapor belum melapor, yang berarti 98,35% telah melaporkan LHKPN mereka.
Ipi menekankan adanya penurunan angka laporan yang diterima KPK sebesar 0,46% dibanding tahun sebelumnya. Dalam menghadapi situasi ini, KPK mengimbau kepada para PN/WL yang belum melaporkan harta kekayaan mereka untuk segera memenuhi kewajiban tersebut.
Dari total 406.844 PN/WL yang wajib melaporkan LHKPN tahun 2023, KPK telah menerima 392.772 laporan atau sebesar 96,54%. Namun, dari angka tersebut, hanya 51,71% yang sudah melaporkan secara lengkap, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.
“Atau sekitar 210.370 dari total keseluruhan 392.772 PN/WL yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Sisanya, masih dalam proses verifikasi atau menunggu perbaikan LHKPN dari PN/WL,” ungkap Ipi.
Dengan demikian, perlunya kerja sama dari semua pihak, baik PN/WL maupun lembaga terkait, dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan ini, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
(K/09)
                    
                JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka rapat paripurna ke7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 20252026, Selasa (4/11/2025), menegask
Nasional
                    
                LABUHAN DELI Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang melakukan penggeledahan di Kantor Kement
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Sorotan media internasional The Guardian terkait potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota hantu mendapat respons langsung
Nasional
                    
                MEDAN Apple akhirnya membuka akses penuh App Store melalui peramban web. Langkah ini memungkinkan pengguna untuk menjelajah, mencari, dan
Sains & Teknologi
                    
                BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali meresmikan layanan Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsu
Nasional
                    
                BATU BARA Warga Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dikejutkan oleh kebakaran hebat yang terjadi pada Selasa (4
Peristiwa
                    
                JAKARTA Malam ini, Selasa (4/11/2025), warga Indonesia berkesempatan menyaksikan fenomena langit menakjubkan supermoon terbesar tahun ini
Peristiwa
                    
                JAKARTA Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali muncul di hadapan publik di tengah gaduhnya isu utang proyek kereta cepat Jaka
Nasional
                    
                SIBOLGA Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menetapkan lima tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang korban di Masjid Ag
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/
Hukum dan Kriminal