BRI Siapkan KUR 2026: Simak Besaran Pinjaman dan Tenor Cicilannya!
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mulai merencanakan pembiayaan usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 202
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024. Namun, data terbaru mencatat bahwa sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum melaporkan harta kekayaan mereka.
Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, menjelaskan bahwa dari total 14.072 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN-nya, sebagian besar berasal dari bidang Eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari 323.651 Wajib Lapor di bidang Eksekutif, 9.111 di antaranya belum melaporkan LHKPN-nya, yang berarti 97,18% telah melaporkan.
Sementara itu, di bidang Legislatif, terdapat 4.046 PN/WL dari 20.002 yang belum melaporkan, mencapai 79,77% yang telah melapor. Sedangkan di bidang Yudikatif, 175 dari 18.405 Wajib Lapor belum menyampaikan laporannya, atau 98,35% telah melaporkan LHKPN.
Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), tercatat 740 dari 44.786 Wajib Lapor belum melapor, yang berarti 98,35% telah melaporkan LHKPN mereka.
Ipi menekankan adanya penurunan angka laporan yang diterima KPK sebesar 0,46% dibanding tahun sebelumnya. Dalam menghadapi situasi ini, KPK mengimbau kepada para PN/WL yang belum melaporkan harta kekayaan mereka untuk segera memenuhi kewajiban tersebut.
Dari total 406.844 PN/WL yang wajib melaporkan LHKPN tahun 2023, KPK telah menerima 392.772 laporan atau sebesar 96,54%. Namun, dari angka tersebut, hanya 51,71% yang sudah melaporkan secara lengkap, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi.
“Atau sekitar 210.370 dari total keseluruhan 392.772 PN/WL yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Sisanya, masih dalam proses verifikasi atau menunggu perbaikan LHKPN dari PN/WL,” ungkap Ipi.
Dengan demikian, perlunya kerja sama dari semua pihak, baik PN/WL maupun lembaga terkait, dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan ini, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
(K/09)
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mulai merencanakan pembiayaan usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 202
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan penurunan harga beberapa komoditas pangan penting pada Senin pagi (26/1/2026). Data yan
EKONOMI
MEDAN Tahun 2026 menjadi sorotan pengamat langit dan masyarakat Indonesia karena fenomena astronomi langka gerhana matahari. Meski jalu
PERISTIWA
BOGOR Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (2
NASIONAL
BANDA ACEH Wanita Syarikat Islam (WSI) Aceh melaksanakan silaturrahmi antar pengurus di kediaman Wakil Ketua WSI Aceh, Ir Nurjani Abdull
NASIONAL
MEDAN Puasa Ramadan selalu menjadi momen sakral yang ditunggutunggu oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Selain menjadi ibadah wajib, bu
AGAMA
OlehMarselinus Nirwan Luru.KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 1213 Januari 2026 kembali menghidupkan per
OPINI
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur, Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang diselengg
NASIONAL
MEDAN Robi Barus, kader militan yang telah setia berjuang di PDI Perjuangan (PDIP), kini tengah menghadapi ujian besar dalam karier poli
POLITIK
TAPSEL Bencana banjir bandang yang melanda Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada akhir 2025 terus mengundang soro
HUKUM DAN KRIMINAL