Menteri ATR/BPN AHY Gandeng DPR dalam Perang Melawan Mafia Tanah

JAKARTA – Dalam rapat perdana dengan Komisi II DPR, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi mafia tanah yang merajalela di tanah air. Dengan mengusung program pemberantasan mafia tanah, AHY menyampaikan instruksi kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal yang ketat sebagai langkah preventif.

“Saya juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif,” tegas AHY dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

AHY menegaskan bahwa akan ada penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah, termasuk di antara pejabat. Namun, ia juga menegaskan bahwa pejabat yang bekerja sesuai dengan aturan tidak akan dibiarkan menjadi korban dari ulah mafia tanah.

“Tapi, jika ada oknum yang melanggar kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan, maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini,” ungkap AHY.

Dalam upaya memberantas mafia tanah, AHY juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Proses hukum akan ditempuh bagi setiap individu yang terbukti melanggar.

“Strategi kedua, penindakan setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses, lakukan penyelidikan, jika terbukti bersalah maka akan diproses secara hukum,” jelasnya.

AHY juga memberikan gambaran kasus yang baru saja terungkap di Surabaya, Jawa Timur, di mana tanda tangan kepala dinas palsu dibuat oleh para mafia tanah. Dengan kejadian tersebut, AHY berkomitmen untuk memberantas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan bahkan pejabat daerah.

“Minggu lalu saya baru saja kembali dari Surabaya itu mengungkap mafia tanah di Jawa Timur korbannya bukan hanya masyarakat, tapi juga pejabat daerah, tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini, ini sudah keterlaluan,” tandasnya.

Dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan di Kementerian ATR/BPN, AHY menyatakan kesiapannya untuk menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang dimiliki. Kesungguhan AHY dalam memberantas mafia tanah menandai langkah serius pemerintah dalam menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat dalam kepemilikan tanah.

(AS)