Fahira Idris Harap RUU Larangan Minol Disahkan Sebelum Akhir Masa Jabatan DPR

JAKARTA  – Debat yang terus berlanjut selama hampir 15 tahun tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) akhirnya mencapai puncaknya, dengan panggilan terakhir dari Anggota DPD RI dan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras, Fahira Idris. Dalam pernyataannya yang tajam, Fahira menyoroti urgensi pengesahan RUU ini sebagai langkah krusial dalam melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya minuman keras.

“Pembahasan RUU LMB sudah berlangsung terlalu lama, hampir 15 tahun. Saatnya bagi DPR untuk mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Fahira Idris dengan nada tegas.

Menurutnya, RUU ini menjadi penting karena hingga saat ini, belum ada aturan setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang minuman beralkohol. Sebagai negara yang menghargai nilai-nilai moral dan perlindungan anak, Indonesia perlu memiliki payung hukum yang jelas dan tegas terkait dengan masalah ini.

Fahira juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol, termasuk masalah kesehatan, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, dan dampak sosial lainnya. Oleh karena itu, perlunya aturan yang komprehensif dan tegas untuk mengatasi masalah ini menjadi semakin mendesak.

“Saya berharap DPR bersedia memberikan kado indah bagi masyarakat dengan mengesahkan RUU LMB,” tegas Fahira.

Lebih lanjut, Fahira menjelaskan bahwa naskah terakhir RUU LMB sudah sangat akomodatif, komprehensif, dan memperhatikan aspek perlindungan anak. RUU ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan penegak hukum dalam mengawasi kegiatan terkait dengan minuman beralkohol.

Dengan panggilan terakhir ini, harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki undang-undang yang mengatur masalah minuman beralkohol secara komprehensif semakin dekat. Tetapi, tantangan besar masih menanti, dan keputusan DPR menjadi penentu arah bagi perlindungan generasi muda dari bahaya miras.

(AS)