KPK Usulkan Aturan Larang Penyaluran Bansos 2 Bulan Jelang Pilkada

JAKARTA -Di tengah gemuruh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan rapat koordinasi nasional yang diisi dengan perdebatan sengit terkait fenomena naiknya anggaran bantuan sosial (bansos). Dalam agenda yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyoroti kenaikan drastis anggaran bansos yang menjadi perhatian serius.

Sebagaimana disampaikan oleh Alexander Marwata, “Kita ketahui menjelang pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik.” Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas KPK terhadap urgensi mengawasi alokasi dana yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Menyikapi fenomena ini, Alexander Marwata menegaskan perlunya aturan yang mengatur penyaluran bansos jelang Pilkada. KPK berharap agar ada peraturan daerah yang melarang penyaluran bansos dua atau tiga bulan sebelum Pilkada 2024. “Saya sih berharap ada Perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alexander Marwata memaparkan hasil survei KPK yang menunjukkan bahwa faktor uang memegang peranan penting dalam pemilihan umum. “Sesuai dengan survei kami di KPK, bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu dari survei kami di KPK,” ungkapnya.

Dia juga menggambarkan kisah nyata tentang warga yang menerima uang sebagai imbalan memilih calon tertentu. “Ada warga yang mendapatkan enam amplop saat Pilpres lalu. Itu terkonfirmasi saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam. Dijumlahkan secara total Rp 1 juta lebih bapak ibu sekalian, untuk satu orang,” paparnya.

Dalam penutupannya, Alexander Marwata menegaskan pentingnya untuk tidak ada penyaluran bansos sebelum Pilkada. “Coba upayakan bapak, ibu sekalian. Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada,” pungkasnya dengan tegas.

Dengan rapat koordinasi nasional ini, KPK menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, memberikan panggilan bagi demokrasi yang berkualitas dan bebas dari pengaruh uang dan kepentingan politik tertentu.

(K/09)