
Kemenko PMK Gandeng Microsoft, Wujudkan Pemerintahan Cerdas Berbasis AI
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BIN
Pemerintahan
JAKARTA -Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (Panja RUU DKJ) kembali memperoleh sorotan dalam rapatnya yang digelar antara DPR dan pemerintah. Rapat yang membahas ketentuan kawasan aglomerasi di sekitar Jakarta menyita perhatian setelah munculnya usulan menarik dari Anggota Baleg DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan.
Dalam pertemuan tersebut, Heri Gunawan menyoroti pentingnya wilayah Sukabumi masuk ke dalam kawasan aglomerasi Jakarta. Alasannya, Sukabumi menjadi salah satu sumber air utama yang memasok kebutuhan air masyarakat di Jakarta. Dengan adanya integrasi Sukabumi dalam kawasan aglomerasi, diharapkan koordinasi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut dapat lebih terjamin.
“Mungkin bisa juga masuk di sana termasuk kawasan aglomerasi. Kalau dipersiapkan tidak ada salahnya,” ujar Heri Gunawan dalam rapat panja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Respon terhadap usulan ini langsung datang dari Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, yang meminta klarifikasi dari Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengenai konsekuensi dari usulan tersebut. Suhajar menjelaskan bahwa wilayah yang akan dimasukkan dalam kawasan aglomerasi masih dalam tahap kajian oleh pemerintah dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).
“Pengaturan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi artinya kita masukkan Cianjur, misalnya, karena keterkaitan di puncak air mengalir tadi, nah nanti kita cek. Ini kan kita udah punya data juga. Tapi kan itu di Peraturan Pemerintah, Pak, peraturan turunannya,” jelas Suhajar.
Usulan ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap keselarasan dan integrasi antara wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dalam menyediakan kebutuhan masyarakat Jakarta, termasuk dalam hal pasokan air. Dengan demikian, diharapkan hasil rapat Panja RUU DKJ ini dapat menjadi pijakan untuk mengoptimalkan pengaturan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di kawasan aglomerasi Jakarta.
(K/09)
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BIN
PemerintahanJAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba meski masih menjalani hukuman di Rutan Salemba. Ia diduga terlibat dalam jaringa
Hukum dan KriminalJAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (16/10). adsenseBerdasarkan
EkonomiJAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mencetak rekor tertinggi baru. Pada pe
EkonomiLABUAN BAJO Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tengah mematangkan rencana penerapan sistem kuota wisatawan untuk menjaga kelestarian lin
PariwisataJAKARTA Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) resmi melelang 12 unit kendaraan mewah milik terpidana kasus penipuan robot t
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pelaku usaha tambang agar tidak lupa dengan ama
PolitikJAKARTA Hasil terbaik dari ChatGPT kerap bergantung pada cara pengguna menulis prompt atau perintah. Namun, bagi sebagian orang, menyusu
Sains & TeknologiMEDAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 3 Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah ratusan paket makanan yang
PendidikanBATUBARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui s
Politik