JAKARTA -Pengusutan laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah memunculkan polemik politik yang kembali mengemuka. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan keraguan atas independensi penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat politis,” tegas Deddy kepada wartawan dalam pernyataannya pada Kamis (7/3/2024). Ia menilai bahwa laporan terhadap Ganjar Pranowo dilakukan dengan maksud mengalihkan isu terkait wacana pengajuan hak angket terhadap proses pemilu dan dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah.
Deddy mencurigai bahwa pelapor, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di wilayah Bogor, memiliki motif politik di balik laporannya terhadap Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
“Pengalihan isu soal penggelembungan suara dan hak angket, menurut saya begitu. Karena pelapornya orang PSI di Bogor, laporannya tentang di Jateng,” ujarnya.
Namun, KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus tersebut tidak dipengaruhi oleh urusan politik. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya unsur politisasi dalam penanganan kasus tersebut.
Baca Juga:
“Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau nggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu. Saya nggak lihat seperti itu,” jelasnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).
Laporan dari IPW yang baru masuk di KPK pada Selasa (5/3) akan ditangani dengan serius seperti laporan masyarakat lainnya, tanpa memandang latar belakang politik pelapor.
Polemik ini menunjukkan bahwa isu hukum dan politik seringkali saling terkait dalam konteks penegakan keadilan. Tantangan bagi KPK adalah menjaga independensinya dalam menegakkan hukum, terlepas dari tekanan politik yang mungkin muncul. Kedepannya, publik tentu akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, mempertanyakan transparansi dan integritas lembaga anti-korupsi di Tanah Air.
(K/09)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal