JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan evaluasi terhadap larangan penggunaan air tanah di gedung dengan ketinggian lebih dari delapan lantai. Kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak 1 Agustus 2023. Meski telah berjalan selama enam bulan, beberapa bangunan masih menggunakan air tanah dalam kondisi gangguan atau darurat.
Menurut Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan, seharusnya penggunaan air tanah telah dihentikan sejak berlakunya larangan tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kasus di mana penggunaan air tanah terjadi saat terjadi gangguan atau keadaan darurat.
Elisabeth menjelaskan bahwa sebanyak 496 bangunan telah memenuhi kriteria penggunaan air perpipaan. Namun, dari jumlah tersebut, 5 bangunan masih menggunakan air tanah, dan 70 bangunan menggunakan air perpipaan dan air tanah secara bersamaan. Sementara itu, sejumlah bangunan lainnya menggunakan truk tangki untuk memperoleh air bersih.
Meskipun demikian, Elisabeth menyatakan bahwa animo pemilik gedung terhadap larangan penggunaan air tanah cukup baik. Namun, terdapat kendala terkait izin penggunaan air tanah yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini membuat pengendalian dan pengawasan terhadap larangan tersebut menjadi sedikit terhambat.
Pemprov DKI Jakarta tengah berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap larangan tersebut tetap berjalan. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menutup cadangan sumur yang digunakan sebagai alternatif penggunaan air tanah.
Kendati terdapat sejumlah kendala, Pemprov DKI Jakarta tetap bertekad untuk memastikan bahwa kebijakan larangan penggunaan air tanah di gedung tinggi dapat ditegakkan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan air bersih di wilayah tersebut dapat lebih terjamin, sesuai dengan prinsip konservasi sumber daya air yang berkelanjutan.
(FZ/011)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
