JAKARTA -Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajukan wacana untuk menggunakan hak angket di DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Meskipun demikian, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada anggota DPR yang secara resmi membicarakan atau mewacanakan penggunaan hak angket seperti yang diusulkan Ganjar.
Nusron Wahid menyampaikan kepada wartawan bahwa wacana tersebut baru berasal dari Ganjar Pranowo dan belum mendapat respons resmi dari anggota DPR lainnya. Dia menegaskan bahwa anggota DPR akan menanggapi secara serius jika ada usulan resmi terkait hak angket tersebut.
Sementara itu, sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid enggan memberikan tanggapan yang terlalu jauh terkait wacana hak angket tersebut karena belum ada anggota DPR yang secara terbuka membahasnya.
Baca Juga:
Ganjar Pranowo sebelumnya telah menilai adanya situasi anomali dalam Pemilu 2024 dan mendorong agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi. Dalam keterangan resmi yang diterbitkan sebelumnya, Ganjar mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan sehari setelah pemungutan suara dan menemukan adanya kejanggalan serta cerita-cerita yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam konteks ini, Ganjar Pranowo menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dengan meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu atau melalui jalur partai politik. Menurutnya, hak angket adalah instrumen yang paling efektif untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan tersebut, diikuti dengan interpelasi sebagai langkah selanjutnya.
Baca Juga:
Meskipun wacana tersebut telah diajukan oleh Ganjar Pranowo, belum ada tanggapan resmi dari anggota DPR lainnya, sehingga nasib usulan tersebut masih dalam proses peninjauan dan pembahasan di tingkat legislatif.
(K/09)
JAKARTA Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak
Pemerintahan
Oleh Teuku Azhar Ibrahim Lc. Di tengah citra Aceh keluar sebagai provinsi yang intoleran, atau dikaitkan dengan penerapan Syariat Islam d
Opini
BATU BARA Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terus menunjukkan komitmennya dalam membangu
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Insight Investments Management (PT IIM) sebagai tersangka korporasi dalam kasus d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, melakukan kunjungan kehormatan ke Kota Medan dengan agenda meninjau langsung pelaks
Pemerintahan
DENPASAR Dalam upaya menciptakan suasana aman dan nyaman di ruang publik, Kasat Samapta Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Adnyana T.J.S., S
Nasional
TAPSEL Gerakan Masyarakat Pemantau Aset Negara (GEMMA) PETA Indonesia melalui tokohnya, Puteri Leida Harahap, menyerukan agar masyarakat t
Nasional
LANGKAT Sudah tiga tahun berlalu sejak Masri Purba melaporkan dugaan pencurian ke Polres Langkat pada 28 Desember 2022, namun hingga kini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, meluruskan informasi yang beredar terk
Ekonomi
MEDAN Facebook akan meluncurkan fitur keamanan terbaru berupa passkey di aplikasi mobilenya yang memungkinkan pengguna login dengan metode
Sains & Teknologi
