Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah membicarakan kemungkinan posisi partainya sebagai oposisi jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak menang dalam Pilpres 2024.
Pernyataan ini mendapat tanggapan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, yang menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak politik setiap partai. Maman menyatakan bahwa dalam konteks sistem presidensial Indonesia, istilah “oposisi” tidaklah sekuat dalam sistem parlementer, tetapi lebih mengacu pada posisi di luar pemerintahan.
Maman menjelaskan bahwa di dalam sistem presidensial, peran parlemen lebih cenderung pada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan, daripada menjadi oposisi yang kental seperti dalam sistem parlementer.
Meskipun partai-partai politik memiliki hak untuk berada di luar pemerintahan, fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh anggota legislatif, termasuk dari partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
Hasto Kristiyanto, sementara itu, menegaskan bahwa PDIP masih memfokuskan perhatiannya pada proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Keputusan mengenai posisi partai akan diambil berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut. Dia menyoroti bahwa dalam sistem konstitusi Indonesia, tidak ada istilah “oposisi” yang sejelas dalam sistem parlementer, melainkan lebih pada posisi di luar pemerintahan. Hasto juga merujuk pada pengalaman PDIP pasca-Pemilu 2004 dan 2009 di mana partai tersebut berada di luar pemerintahan.
Kedua pernyataan ini mencerminkan dinamika politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024, di mana partai-partai politik mengkaji strategi dan posisi mereka terkait hasil pemilihan. Diskusi mengenai posisi partai dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keseimbangan dan sistem demokrasi di negara ini.
(K/09)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 miliar untuk pembangunan ruas jalan Ujung Pa
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platfo
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR y
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
PALUTA Perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sumatera U
EKONOMI
MEDAN Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Kota Tua Kesawan, Medan, Minggu (28/6/2026), berlangsung lebih semarak dari biasanya. Selain
PEMERINTAHAN