Kritik Tajam dari Mantan Wapres Jusuf Kalla Terhadap Hilirisasi di Indonesia

JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat pada periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengeluarkan kritik pedas terhadap kebijakan hilirisasi yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla menyoroti tiga poin kritis yang menunjukkan ketidakpuasan dan keprihatinan mendalam terhadap praktik hilirisasi yang tengah berlangsung di Tanah Air.

Pertama-tama, Jusuf Kalla menegaskan bahwa praktik hilirisasi saat ini dinilai sangat berbahaya bagi keberlangsungan negeri ini. Meskipun pada dasarnya hilirisasi adalah langkah penting menuju industrialisasi yang lebih maju, namun dengan praktik yang berjalan saat ini, Jusuf Kalla menyatakan bahwa hal tersebut dapat mengancam kedaulatan negara, bahkan mengingatkan pada zaman penjajahan kolonial seperti VOC.

Kritik kedua yang dilayangkan oleh Jusuf Kalla terkait dengan keberpihakan hilirisasi pada perusahaan atau negara asing, sehingga keuntungan yang dihasilkan dari proses hilirisasi tersebut justru berpindah ke luar negeri, bukan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beliau juga menyoroti eksploitasi tenaga kerja murah yang dilakukan oleh perusahaan asing dalam proses hilirisasi ini, yang pada akhirnya memiskinkan rakyat Indonesia.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

Selanjutnya, Jusuf Kalla mengkhawatirkan tentang habisnya cadangan nikel Indonesia dalam waktu 15 tahun ke depan akibat eksploitasi yang berlebihan oleh pemerintah saat ini. Dengan ketidakberpihakan terhadap masa depan dan kesejahteraan generasi mendatang, Jusuf Kalla menilai bahwa sistem hilirisasi yang berjalan saat ini sangat merugikan bagi negara.

Yang ketiga, Jusuf Kalla menambahkan bahwa praktik hilirisasi hanya memperkaya negara lain dan memiskinkan rakyat sendiri. Bahkan, beliau menunjukkan bahwa angka kemiskinan di daerah-daerah yang menjadi pusat hilirisasi justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukan sebaliknya. Contoh yang disebutkan adalah kondisi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Pernyataan keras dan jelas dari Jusuf Kalla ini memberikan sorotan yang tajam terhadap kebijakan hilirisasi yang sedang berjalan di Indonesia, menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan rakyat, serta memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

(A/08)

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat