Pengumuman SNBP 2026: 178.981 Siswa Lolos, Cek Hasilnya Sore Ini!
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
YOGYAKARTA – Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) dengan tegas menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memanfaatkan Pemilu 2024 untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Selain itu salah satu guru besar Universitas Indonesia, mengaku mendapat intimidasi melalui pesan tertulis WhatsApp dari salah satu alumni Fakultas Hukum UII.
Melalui keterangan resmi yang ditandatangani oleh Rektor Fathul Wahib, UII menekankan pentingnya sikap teladan dan kenegarawanan dari seorang pemimpin negara.
UII mendesak Jokowi untuk tetap bersikap netral, adil, dan menjadi contoh bagi semua kelompok dan golongan di masyarakat. Mereka menyoroti dugaan sikap berpihak Presiden kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Poin penting yang disoroti UII adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang dianggap berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. UII menilai proses pengambilan keputusan tersebut sarat dengan intervensi politik dan dinilai melanggar etika, bahkan hingga menyebabkan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Selain itu, UII juga menyoroti pernyataan Presiden yang dianggap memihak dalam kontestasi pemilu dan pilpres, termasuk penggunaan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai memiliki nuansa politis.
Dalam menyikapi hal ini, UII juga mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif dalam Pemilu. Mereka menuntut agar DPR memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi.
https://youtu.be/os3suOh3caA
Pernyataan sikap UII ini datang sehari setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengeluarkan sikap serupa melalui ‘Petisi Bulaksumur’. UGM menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
Tidak hanya itu, guru besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, juga mengungkapkan bahwa dia telah menerima intimidasi melalui pesan tertulis WhatsApp dari salah satu alumni Fakultas Hukum UII.
Kedua pernyataan sikap dari UII dan UGM, bersama dengan pengalaman intimidasi yang dialami oleh Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti kekhawatiran mendalam atas potensi pelanggaran etika dan demokrasi dalam proses pemilihan umum mendatang.
(A/08)
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL