Petisi Bulaksumur, Jokowi Dinilai Menyimpang dari Prinsip dan Moral Demokrasi

YOGYAKARTA – Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi yang dibacakan Profesor Koentjoro tersebut berisi desakan dan tuntutan terhadap presiden Jokowi beserta aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik di belakang presiden untuk segera kembali kepada koridor demokrasi.

Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi saksi dari pembacaan Petisi Bulaksumur yang disampaikan oleh sivitas akademika UGM. Pada Rabu (31/1/2024),  Petisi tersebut dibacakan oleh Profesor Koentjoro sebagai perwakilan dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM. Mereka menyampaikan keprihatinan mereka terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Dalam pembacaan petisi tersebut, Profesor Koentjoro menegaskan bahwa pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik merupakan bentuk penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Mereka mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengingat dan memperkuat jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi, sesuai dengan janji-janjinya sebagai alumni UGM.

Profesor Koentjoro menekankan bahwa tindakan Presiden Jokowi dinilai tidak mencerminkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi esensi dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, melalui petisi ini, sivitas akademika UGM mendesak segenap aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk kembali ke koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

https://youtu.be/Qlok9x9WRAM

Selain itu, UGM juga meminta DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah konkret dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral, dengan tujuan memastikan tegaknya kedaulatan rakyat yang lebih berkualitas dan bermartabat.

Deskripsi ini mencerminkan sikap kritis dan peduli dari sivitas akademika UGM terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Mereka berupaya untuk menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila serta memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang sejati.

(A/08)