Menkum Tegaskan Paulus Tannos Masih Warga Negara Indonesia, Proses Ekstradisi Terus Berjalan

JAKARTA  -Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek KTP-el, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini meskipun Tannos memiliki paspor negara sahabat, yakni Singapura. Menkum menjelaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti tidak ada kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia.

“Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis,” ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Supratman mengungkapkan bahwa Tannos telah mengajukan dua kali permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, namun proses tersebut belum selesai karena Tannos belum melengkapi dokumen yang diperlukan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Forkopimda Tuntaskan Narkoba: Tangkap Semua Pihak yang Terafiliasi
• Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Peran USM dalam Mencetak SDM Unggul di Bidang Kesehatan

“Sampai tahun 2018, paspor Tannos masih berstatus WNI dan atas nama Thian Po Tjhin,” jelas Menkum.

Mengenai proses ekstradisi, Supratman menyatakan bahwa pihak Indonesia terus berkoordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ekstradisi Tannos. Pemerintah Indonesia telah memiliki waktu 45 hari, yang akan berakhir pada 3 Maret 2025, untuk melengkapi dokumen permohonan ekstradisi ke otoritas Singapura.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda RPJMD 2025-2029, Prioritaskan Pendidikan hingga Kesejahteraan Rakyat
• Pemkab Tapanuli Selatan Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Penguatan Desa dan Kelurahan

“Kami yakin dapat melengkapi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat,” kata Supratman.

Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama antara Indonesia dan Singapura, setelah kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2022 dan meratifikasinya pada 2023. Supratman meyakini bahwa kerja sama kedua negara yang bersahabat akan mempermudah penanganan kasus ini.

“Sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat, kami percaya bahwa dengan menghargai perjanjian ekstradisi, proses ini akan berjalan lancar,” tambahnya.

Paulus Tannos masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021 dan berhasil ditangkap di Singapura setelah otoritas Indonesia mengirimkan surat penangkapan sementara. Penangkapan Tannos dilakukan pada 17 Januari 2025, dan saat ini pemerintah Indonesia sedang menjalani proses ekstradisi untuk membawa Tannos kembali ke Indonesia. (ANTR)

(N/014)