Kunjungan Silahturahmi Team Pemerhati Wilayah Asal DKI Jakarta Ke Lokasi Beberapa desa Dan Desa Mentiun Padgelang Banten

Jakarta-Team pemerhati wilayah menelusuri investigasi keluhan masyarakat desan mentiun kecamatan Cikeusik serta merespon tanggapan keluhan masyarakat padgelang banten di lokasi desa mentiun Banten.

Pada Tanggal 11/1/2023 pada pukul 11:00 malam team pemerhati wilayah berangkat dari Jakarta ke lokasi padgelag banten, dan Tanggal 12/1/2023 pada pukul 3:40 subuh pagi team pemerhati wilayah asal jakarta tiba di koridor akses wilayah kecamatan cikeusik padgelang banten serta tiba di rumah warga yang dikunjungi silahturahmi oleh team pemerhati wilayah asal DKI Jakarta Pada pukul 8:30 pg pada tanggal 12/1/2023.tiba di jakartapada tanggal 14/1/2023 antara jam 12:40 tengah malam malam,pukul 1:30 tengah malam

Baca Juga:

• Rutan Kelas I Medan Ajak Anak Panti Asuhan Makan Bersama, Wujudkan Pemasyarakatan yang Humanis
• Ketua DPRK Banda Aceh Tutup Festival Dala'il Khairat di Surien, Dorong Pelestarian Syiar Islam dan Tradisi Aceh

Berdasarkan sorotan kunjungan liputan team pemerhati wilayah asal DKI jakarta ,bahwa ada kurang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan raya,penerangan belum tersedia ada pembangunan maupun jaringan komunikasi pun tidak ada di lokasi desa mentiun maupun sekitar beberapa desa daerah padgelang banten,serta pembangunan tertinggal belum di benahi dengan baik oleh pemerintah daerah setempat baik dari pihak kepala desa,kecamatan,maupun ketua rukun tetangga setempat dan pemerintah pusat banten ,maupun jajaran pejabat di wilayah banten.

Banyak nya janggalan yang di telesuri investigasi,dipantau dan di lokasi desa tersebut(,desan mentiun,desa cipu naga-tanjungan) oleh team pemerhati wilayah dalam kunjungan di lokasi padgelang banten khusus beberapa desa belum menikmati hasil pembangunan infrastruktir jalan raya,jarungan komunikasi pun belum ada di lokasi beberapa desa

Baca Juga:

• Dilepas Tuanku Muhammad, TRB Fishing Aceh Bertolak ke Aceh Barat Ikuti Turnamen Mancing
• RAT Ke-2 Koperasi KPI: Sasar Bisnis Pupuk dan Oli, Dorong Produk Lokal

Menurut informasi keterangan dari beberapa warga desa setempat kepada Team pemerhati wilayah asal Jakarta yaitu ibu Miah dan Bapak Arman(keluarga mba susi)ada nya pembuatan Elektronik identitas(KTP) warga di persulit dengan kesan adanya pungli dari oknum misterius,serta bahwa lokasi kami ini tidak ada kunjungan oleh pejabat setempat maupun pejabat pemda pusat serta kurang di respon baik keluhan kami sebagau warga setempat di beberapa desa.serta kami pun beluk pernah mendapatkan bansos maupun dana UKM dari pemda setempat maupun pemda pusat kepada warga setempat.”ujar ilustrasi tegas keterangan informasi warga desa cipu naga-tanjungan yaitu ibu minah bersama keluarga yaitu nenek marsinah dan ibu sumi dan juga bapak arman bersama keluarga,mba susi kepada team pemerhati wilayah.

Team pemerhati wilayah Asal Jakarta terdiri dari empat orang dengan berpengalaman dan profesional dalam jalan tugas dan fungsi untuk keluhan Masyarakat umum serta memahami keluhan masyarakat padgelang banten yang tertinggal.

Berdasarkan penelusuran sorotan team pemerhati wilayah asal DKI JAKARTA bahwa silahturahmi team pemerhati wilayah asal Daerah khusus ibukota jakarta,ada pembuktian informasi keterangan yang didapati oleh team pemerhati wilayah DKI JAKARTA baik dari perwakilan posAL desa muara binangerum, perwakilan staff polsek cikeusik dan wacana informasi keterangan warga yang dihimpun dengan penelusuran sorotan team pemerhati wilayah asal DKI JAKARTA yang berkunjung silahturahmi kelikasi padgelang banten serta merespon baik tanggapan keluhan masyarakat dari aspek kehidupan warga desa setempat yang disoroti dengan tinjauan dalam liputan kunjungan team pemerhati wilayah asal.DKI jakarta demi kemajuan pembangunan yang lebih baik serta peningkatan perekonomian masyarat beberapa desa yang berada di padgelang banten.

Bahwa pemerintah pusat yaitu gubernur tidak ada tinjuan pembangunan jalan,pembangunan jaringan komunikasi untuk aktifitas beberapa warga desa setempat daerah padgelang banten serta diduga anggaran daerah untuk pembangunan aspek kehidupan warga desa setempat disalah gunakan oleh para pejabat pemetintah pusat yaitu gubernur,bupati,kepala desa dengan hidup berfoya foya,bergaya mewah serta tidak ada laporan pertanggungjawaban yang baik terhadap daerah yang belum ada pembangunan yaitu jalan belum diperbaiki serta belum tersedianya jaringan komunikasi, tapi masih ada beberapa jalan di daerah desa cipunaga dan beberapa desa lainnya rusak,berlubang serta sangat lama jangka jarak tempuh dengan makan waktu cukup lama dan tidak nyaman di lintas oleh beberapa kendaraan roda dua dan roda empat.

Menurut penilaian sorotan investigasi team pemerhati wilayah Asal DKI jakarta ada kesan perwakilan dari kantor desa yang bernama bapak imron tidak kooperatif daerah desa tanjungan kecamatan cikeusik,tidak sinergi dengam team pemerhati wilayah asal Jakarta terhadap kedatangan/kunjungan silahturahmi team pemerhati wilayah asal DKI jakarta serta ada kesan dari pihak istri kepala desa tidak sinergi yang baik,tidak ada etika baik terhadap kunjungan silahturahmi team pemerhati asal DKI jakarta yang dinilai oleh team pemerhati wilayah asal DKI jakarta.”ujar ilustrasi keterangan informasi dari Bapak sandi bersama team Pemerhati wilayah asal DKI jakarta kepada istri kepala desa yang disoroti di lokasi kediaman kepala desa.

Team Pemerhati wilayah asal DKI jakarta menginap di lokasi villa penginapan dexluna kecamatan cikeusik yang terdapat beberapa fasilitas umum yaitu dermaga kapal kapal nelayan,masjid,perumahan warga setempat,akses jalan,ruko game online. (Ranto,SH.SE)

Rutan Kelas I Medan Ajak Anak Panti Asuhan Makan Bersama, Wujudkan Pemasyarakatan yang Humanis

Ketua DPRK Banda Aceh Tutup Festival Dala'il Khairat di Surien, Dorong Pelestarian Syiar Islam dan Tradisi Aceh

Dilepas Tuanku Muhammad, TRB Fishing Aceh Bertolak ke Aceh Barat Ikuti Turnamen Mancing

RAT Ke-2 Koperasi KPI: Sasar Bisnis Pupuk dan Oli, Dorong Produk Lokal

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Termasuk Kepala Dinas PUPR

Kuasa Hukum: Alasan Banding JPU dalam Kasus Lisa Rachmat Tak Berdasar Hukum