
Kuasa Hukum: Alasan Banding JPU dalam Kasus Lisa Rachmat Tak Berdasar Hukum
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.
Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang harus menanggung beban berat.
Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana),” kata AHY saat berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022) dikutip dari YouTube Partai Demokrat. Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?” tuturnya.
Baca Juga:
AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat.
Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.
Baca Juga:
Padahal, menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban.
Rakyat, kata dia, tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar.
Masyarakat hanya butuh makan yang layak, mendapat pekerjaan dan berpenghasilan, menyekolahkan anak, serta memperoleh layanan kesehatan.
Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ucap AHY.
“Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap saat kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apa pun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja,” lanjut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
AHY mengatakan, suara rakyat kecil tidak seharusnya dibungkam.
Demikian pula dengan partai-partai politik, selayaknya mendapat ruang untuk berbicara. Mantan perwira militer itu mengaku tak bermaksud memprovokasi masyarakat.
Dia berkata hanya menyampaikan realita sebenarnya. Kita tidak ingin memprovokasi siapa pun, tidak. Kita hanya ingin menjadi partai yang rasional, ketika ada yang baik kita sampaikan itu baik. Tetapi ketika banyak yang tidak baik, banyak yang buruk, kita juga berani lantang menyampaikan harus diperbaiki,” tuturnya. AHY mengeklaim, partainya hadir untuk membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat.
Dia mengaku, Demokrat berupaya mewujudkan kemajuan negara sekaligus mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
Dua-duanya penting dan fundamental. Jangan dipaksakan salah satu dan mengorbankan yang lainnya, kasihan masyarakat kita,” kata AHY.
AHY tak sekali ini saja mengkritik pemerintah.
Berkali-kali pimpinan partai bintang mercy itu menyentil para penguasa.
Bahkan, dalam salah satu pidatonya, AHY pernah menyinggung bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak sebaik era ayahnya, Presiden SBY.
Dia sempat membandingkan pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi.
Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai?” seru AHY di hadapan ribuan kader Demokrat saat memimpin rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
(Dadang)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan KriminalOleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
OpiniMEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
NasionalBATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
PeristiwaJAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan KriminalMEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
PolitikJAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi