
Kuasa Hukum: Alasan Banding JPU dalam Kasus Lisa Rachmat Tak Berdasar Hukum
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
Batu Bara, Bayangkara.Co – Komisi II DPR RI bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat, menggelar Sosialisasi Pancasila yang bertemakan “ Gotong Royong Membumikan Pancasila “ di Aula Hotel Grand Malaka, Tanjung Tiram, kabupaten Batu Bara, Senin (21/11/2022).
Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Wakili Amrizal Ginting, Direktur BPIP Pusat Dr. Irene Camelyn Sinaga AP.M.Pd, Ketua Fraksi Golkar DPRD kabupaten Batu Bara Rohadi, Mukhsin Khalid. SE, Anggota KPU kabupaten Batu Bara, Moderator Diskusi Irma Suryani. M. Sos, Ketua DPD AMPI Batu Bara M. Rodi di Wakili Bendahara Azmi, Anggota DPRD Batu Bara Rizky Aryetta, Khairal Sekretaris DPD Partai Golkar Batu Bara, Lurah Labuhan Ruku Halima Yusri, Ketua Bapilu kabupaten Batu Bara Khairi, Fungionaris DPD Golkar Batu Bara Muslim Zein serta para peserta.
Baca Juga:
Acara diawali dengan pemutaran video sejarah salam Pancasila, yang menyampaikan bahwa pasca Proklamasi 1945, setiap orang menyampaikan salam merdeka. Seiring dinamika mengisi kemerdekaan dan pada saat Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI memperkenalkan salam Pancasila, dalam konteks bernegara setiap individu tidak dibedakan oleh agama, suku dan lainnya.
Pada sambutannya, melalui zoom meting Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan, berdirinya BPIP berawal adanya degradasi pemahaman Pancasila. Sehingga muncul inisiatif putra-putri bangsa mendirikan sebuah unit kerja di luar Pemerintahan untuk memberikan pemahaman terkait makna yang terkandung di dalamnya.
Baca Juga:
“BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun karena cakupannya terlalu luas maka Tahun 2018, Presiden RI menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.
Dan saat ini BPIP adalah lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, “ jelasnya.mtk_07
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan KriminalOleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
OpiniMEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
NasionalBATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
PeristiwaJAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan KriminalMEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
PolitikJAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi