JAKARTA -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) sebesar 20% dalam Pemilu Presiden (Pilpres). Ahok menegaskan bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, yang berarti semua pihak harus menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.
“Keputusan tersebut harus dipatuhi, dengan tidak adanya ambang batas untuk Pilpres, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan,” ujar Ahok saat ditemui wartawan pada Jumat (3/1).
Meskipun demikian, Ahok enggan berspekulasi terkait kemungkinan dirinya maju dalam Pemilu Presiden 2029. Ia menekankan bahwa untuk calon presiden maupun calon wakil presiden, rekam jejak yang baik menjadi hal yang sangat penting. “Diharapkan calon presiden nantinya harus punya rekam jejak yang baik,” kata Ahok.
Baca Juga:
Putusan MK yang diterima pada Jumat (3/1) ini menyatakan bahwa Pasal 222 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur syarat ambang batas 20% untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dengan keputusan ini, mulai Pemilu 2029, setiap partai politik dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat perolehan kursi di DPR yang sebelumnya mencapai 20% atau perolehan suara sah sebesar 25% pada Pemilu legislatif sebelumnya. Artinya, lebih banyak partai politik yang akan memiliki kesempatan untuk mengusung capres dan cawapres mereka.
Baca Juga:
Putusan ini tentu menjadi langkah signifikan dalam membuka peluang lebih luas bagi berbagai kandidat, dengan harapan dapat menciptakan lebih banyak pilihan untuk masyarakat dalam Pemilu mendatang.
(N/014)
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jal
Nasional
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal
TOBA Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mel
Peristiwa
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) ke10, Sudrajad Djiwandono, akhirnya buka suara soal pemecatannya oleh Presiden ke2 RI, Soeharto, di
Sosok
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan akan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial GS, karena melang
Hukum dan Kriminal
TOBA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan selama enam hari, sejak 26 hingga 3
Peristiwa
MEDAN Harga daging ayam ras di Kota Medan mengalami lonjakan signifikan menjelang akhir Juli 2025. Berdasarkan pantauan di dua pasar tradi
Ekonomi
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah Iskandar Muda menggelar Lomba Mewarnai
Nasional