YOGYAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan laporan dari 40 warga DIY yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemarin ada 2 (ASN) yang dicatut namanya sebagai anggota atau pengurus partai politik. da tambahan 4 sehingga total menjadi 6 ASN namanya yang dicatut,” ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY Sutrisnowati, Senin (26/9/2022).
Bahkan di Sleman ditemukan ada satu keluarga yang namanya dicatut oleh partai politik. “Satu keluarga itu yang dicatut kalau ga salah berasal dari Kabupaten Sleman,” kata dia.
Baca Juga:
DIketahui bagi masyarakat yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan juga polisi dilarang menjadi anggota partai politik. Maka dari itu, dia meminta kepada para ASN untuk mengecek data dirinya di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik Bawaslu meminta warga yang dicatut namanya untuk mengisi formulir keberatan dengan menyertakan KTP dan juga surat pernyataan.
Kedua kami menyampaikan nama-nama ini kepada KPU untuk dilakukan klarifikasi. Saat dilakukan klarifikasi Bawaslu mengawasi apakah betul sudah melakukan klarifikasi. Karena akses Sipol di pusat,” kata dia.
Baca Juga:
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada gubernur, Korem (TNI) dan Kepolisian untuk meminta kepada jajarannya melakukan pengecekan data diri. Hal ini untuk apakah namanya dicatut dalam keanggotaan partai atau tidak.
“Kalau enggak lapor itu kan kemudian bisa saja tidak tahu karena gak ngecek, Bawaslu sosialisasi ke banyak masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terima 25 keluhan masyarakat yang data dirinya dicatut oleh partai politik (parpol)
Penanggungjawab Tahapan Pendaftaran Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengatakan terdapat 25 warga melapor ke Bawaslu DIY maupun ke Bawaslu kabupaten maupun kota karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik.
Menerima aduan pencatutan nama data diri dari sejumlah warga dari berbagai kalangan mengadu ke Bawaslu Kabupaten/kota Se-DIY. Masyarakat mengadu usal identitasnya dicatut sebagai anggota partai politik,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/9/2022)(V20)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi