Bobby Nasution Siap Lepas Nias Jadi Provinsi Baru, Tapi Syaratnya Ini!
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronnie Sompie, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus ini menyeret dua tersangka utama, yaitu Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Ronnie hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (3/1) pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja putih. Kepada media, ia menyatakan belum bisa memberikan keterangan detail terkait isi pemeriksaannya.
“Ya nanti aja, nanti,” ujar Ronnie singkat sebelum masuk ke gedung KPK.
Ronnie Sompie sempat menjadi sorotan pada tahun 2020 ketika menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Ia dicopot dari jabatannya oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, setelah Harun Masiku—tersangka utama dalam kasus ini—diketahui kembali ke Indonesia pada Januari 2020.
Kasus ini melibatkan dugaan suap kepada Komisioner KPU untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.
Pada Selasa (24/12/2024), KPK secara resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga aktif mengupayakan agar Harun Masiku mendapatkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui tindakan suap kepada pihak KPU.
“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama saudara HM (Harun Masiku) dalam upaya tersebut,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Hasto juga disebut terlibat dalam berbagai langkah strategis untuk memenangkan Harun Masiku. Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat kasus ini. Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya pengaruh politik yang melibatkan aktor-aktor penting di pemerintahan dan partai politik.
(N/014)
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berhasil mengidentifikasi bakteri akt
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengajak seluruh imam masjid di Indonesia untuk mendoakan bangsa Pa
AGAMA
JAKARTA Wardatina Mawa menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kasus hukum suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli, yang kini resmi n
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama Nas
NASIONAL
DENPASAR Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) di wilayah Denpasar mulai menunjukkan tren stabil. Kondisi ini terpant
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Panglima Komando Daerah Militer XXI/RI, Kristomei Sianturi, menghadiri kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Tahun
NASIONAL
MEDAN Bulan Ramadan segera tiba, umat Islam pun bersiap menjalankan ibadah sunnah yang khas di bulan penuh berkah, salah satunya Sholat Ta
AGAMA
JAKARTA Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat
NASIONAL