JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memulai sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang dijadwalkan dimulai pada 8 Januari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa persiapan untuk sidang telah dilakukan dengan matang.
“Terhitung mulai 8 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi akan berjibaku kembali untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah,” ujar Suhartoyo dalam sambutannya pada Sidang Pleno Khusus MK, Kamis (2/1).
Rinciannya: Menurut Suhartoyo, MK telah menerima total 314 permohonan terkait dengan Pilkada 2024. Jumlah ini terdiri dari 23 permohonan untuk jabatan gubernur, 242 permohonan untuk bupati, dan 49 permohonan untuk wali kota. Dengan begitu, MK akan memeriksa sejumlah besar sengketa untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil.
Baca Juga:
” Kami imbau semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara adil tanpa pengaruh apa pun,” tambah Suhartoyo.
Pembagian Panel Hakim: Dalam sidang sengketa Pilkada 2024, MK akan membagi perkara tersebut ke dalam tiga panel hakim yang masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa panel-panel tersebut akan disiapkan untuk mengawal proses persidangan dengan efektif.
Baca Juga:
“Kami sudah membagi untuk 3 panel hakim. Pembagian panel ini mirip dengan yang dilakukan pada sidang sengketa Pileg sebelumnya,” kata Enny. Adapun formasi ketua panel adalah sebagai berikut: Panel pertama dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Panel kedua dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Panel ketiga dipimpin oleh Prof. Arief Hidayat, dengan Enny Nurbaningsih sebagai bagian dari panel ketiga.
Sidang ini diyakini akan menjadi bagian penting dari proses penyelesaian sengketa Pilkada 2024 yang harus dipastikan berjalan dengan transparansi dan keadilan.
(N/014)
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
