"Sesudah kita screening kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa tapi menghabiskan waktunya melihat gadget," ungkap Budi.
Fenomena keterlambatan berbicara pada anak-anak ini, lanjut Budi, terungkap ketika Kementerian Kesehatan mendapatkan banyak laporan dari orangtua yang mencari jasa terapis wicara untuk anak-anak mereka. Dari hasil pengamatan, Kemenkes menyimpulkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan, terutama dalam bermain Medsos, menimbulkan masalah kesehatan psikomotorik, khususnya dalam perkembangan kemampuan verbal anak.
Baca Juga:
"Akibatnya mereka terlambat untuk bisa bicara dan harus dikirim menemui terapis-terapis wicara," jelas Budi.
Selain dampak terhadap perkembangan bicara, Budi juga menambahkan bahwa paparan media sosial berlebihan pada anak-anak turut memicu gangguan kesehatan mental seperti anxiety disorder (gangguan kecemasan) dan depression disorder (gangguan depresi). Paparan berlebihan terhadap konten di Medsos, menurut Budi, dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional anak.
Baca Juga:
"Karena mereka terekspose secara berlebihan ke sosial media sehingga mereka melihat sesuatu yang memengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya," ujar Budi.
Fenomena ini menjadi salah satu alasan mengapa Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama-sama mempercepat penyusunan aturan perlindungan anak di dunia digital, dengan fokus untuk membatasi paparan media sosial pada anak-anak dan meningkatkan literasi digital kepada orang tua.
Melalui regulasi yang sedang disusun, pemerintah berusaha menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, baik secara fisik, psikomotorik, maupun mental.
(kmps/n14)
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menerima penyerahan operasional Jalan Pendukung Stadion Utama dari Balai Besar Pela
Pemerintahan
JAKARTA Mabes Polri angkat bicara terkait insiden penjarahan yang menimpa sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI pada saat ber
Hukum dan Kriminal